Author: Admin 13
-
Hmm.. Jadi Ini di Balik Alasan Ngototnya Ada Tax Amnesty II
Jakarta – Pemerintah akhirnya buka suara mengenai alasan adanya rencana peningkatan kepatuhan wajib pajak alias tax amnesty jilid II dalam RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Hal ini disampaikan oleh Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo dalam rapat panja dengan Komisi XI, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (5/7/2021) Suryo memaparkan, alasan pertama yaitu wajib […]
-
Kejar Pengemplang Pajak di LN, Pemerintah Minta Bantuan DPR!
Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan melalui revisi Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan pihaknya nanti bisa bekerja sama dengan otoritas negara lain untuk menagih pajak. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan, Indonesia saat ini sudah memiliki 13 perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) yang memuat pasal bantuan penagihan. Sayangnya perjanjian tersebut belum dapat terlaksana karena belum ada payung […]
-
Ada Klausul Penagihan Pajak Global dengan Surat Paksa dalam RUU KUP
Jakarta – Pemerintah tengah melakukan reformasi perpajakan dengan mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Saat ini RUU tersebut tengah dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Salah satu poin dalam reformasi perpajakan tersebut adalah asistensi penagihan pajak global. Dalam aturan yang ada saat ini tidak diatur soal penagihan pajak global. Dalam […]
-
Sebanyak 0,03 Persen Wajib Pajak Bakal Kena PPh 35 Persen, Siapa Mereka?
Jakarta – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan menarik pajak penghasilan (PPh) orang pribadi dengan tarif 35 persen. Tarif PPh ini menyasar wajib pajak dengan penghasilan di atas Rp 5 miliar per tahun. Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo menjelaskan, hanya akan ada 0,03 persen wajib pajak yang akan terdampak aturan PPh orang pribadi dengan tarif 35 persen. “Kami melihat dalam 5 […]
-
Pemerintah Mau Pungut Pajak Karbon 2022, buat Apa?
Jakarta – Pemerintah berencana memungut pajak karbon mulai 2022. Rencana tersebut tertuang di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Aturan itu menyebutkan bahwa subjek pajak karbon adalah orang pribadi atau badan yang membeli barang mengandung karbon dan/atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi […]
WA only