Author: Admin 13
-
Ketua DPD Minta Kementerian Investasi Klarifikasi Dugaan Investasi Fiktif
Surabaya – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah mengklarifikasi adanya indikasi manipulasi data investasi oleh Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Menurutnya, dugaan manipulasi data tersebut bisa mengganggu iklim dan daya saing investasi di Tanah Air. “Pemerintah harus segera memberikan klarifikasi terkait dengan investasi fiktif ini. Perlu segera diperbaiki sistem dan realitasnya sebab […]
-
Sri Mulyani Banggakan Tax Amnesty Indonesia, Salah Satu yang Berhasil di Dunia
JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang dilaksanakan pada 2016-2017 silam merupakan salah satu yang pelaksanaanya berhasil di dunia. Sri Mulyani memaparkan hasil jumlah deklarasi dari tax amnesty mencapai Rp4.884,26 triliun atau setara dengan 39,3 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia. “Bayangkan 40 persen dari GDP kita yang tadinya tidak […]
-
Staf Khusus Menkeu Buka-bukaan Soal Tax Amnesty Jilid II, Jadi atau Tidak?
JAKARTA – Staf Khusus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan Menkeu Sri Mulyani sama sekali tidak menyampaikan secara eksplisit mengenai Tax Amnesty jilid II. Menurutnya, informasi soal Tax Amnesty jilid II tidak dipaparkan saat rapat kerja dengan DPR dalam penyampaian keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP), Senin (28/6/2021). “[Tidak ada pembahasan Tax […]
-
Menkeu Klaim RI Raih Uang Tebusan Terbesar Lewat Tax Amnesty
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Pemerintah menerapkan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty pada 2016-2017. Adanya kebijakan tersebut negara mendapatkan penerimaan sebesar Rp 114,54 triliun yang merupakan uang tebusan atau sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan harta dan pembayaran pajak. Total uang tebusan atau sanksi […]
-
Menkeu Sri Mulyani Ubah Lagi Pajak Ekspor Sawit, Ini Detail PMK No. 76/2021
JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengubah aturan terkait pajak ekspor komoditas kelapa sawit. Aturan baru tersebut tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.76/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas PMK No. 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan. PMK No. 76/2021 diundangkan pada 25 Juni. Itu berarti regulasi ini mulai berlaku pada […]
WA only