Author: Admin 13
-
Dongkrak PAD Sektor Pajak, Pemkab Cianjur Mulai Terapkan Tapping Box
Pemerintah Kabupaten Cianjur mulai memberlakukan sistem perekaman transaksi pajak (tapping box). Sistem transaksi digital diterapkan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Cianjur, Komarudin, menjelaskan, sistem perekaman transaksi pajak tersebut diterpakan setiap badan usaha diwilayah Cianjur. “Teknologi informasi dan aplikasi sistem informasi semakin banyak digunakan dalam […]
-
DJP Online: Aplikasi Pajak Online Permudah Transaksi Perpajakan
Setiap warga negara wajib membayar pajak. Dana yang terkumpul digunakan pemerintah untuk kepentingan bersama, seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan pendidikan, dan kepentingan bersama lainnya. Kini Anda dapat melaporkan pajak dari rumah dengan menggunakan layanan DJP online. Layanan ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mempermudah pelayanan kepada para wajib pajak. Fasilitas DJP Online Pajak Melalui pajak online ini, para wajib pajak […]
-
RUU Perlindungan Data Pribadi dan Monetisasi Jejak Digital Pengguna
DALAM Rapat Paripurna, DPR memutuskan pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) diperpanjang (22/6/2021). Ini adalah momen bagi kita untuk menelisik lebih dalam isu dan muatan RUU tersebut. UU ini sangat penting bagi kita, di saat ekonomi digital Indonesia tumbuh eksponensial. Google dan Temasek (2020) melaporkan, pengguna e-commerce Indonesia meningkat 37 persen karena pandemi, Kenaikan tersebut […]
-
Di Balik Wacana PPN Sembako
JAKARTA – Isu sembako bakal dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen menggelinding bak bola liar. Pasalnya, persoalan sembako sangat sensitif, termasuk perubahan harganya dan semakin bertambah keruh lantaran banyak diperbincangkan di ruang publik digital. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun mengaku heran dokumen revisi kelima perihal perluasan objek PPN bocor sampai ke ranah publik. […]
-
Tax Amnesty Jilid II Dinilai Berpotensi Turunkan Kepatuhan Wajib Pajak
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengkritisi rencana pemerintah untuk kembali menerapkan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty jilid II. Sebab, implementasi kebijakan tersebut berpotensi menurunkan kepatuhan wajib pajak. “Kan kalau terlalu sering dilakukan tax amnesty kepatuhan berisiko turun,” tekannya saat dihubungi Merdeka.com, Jumat (25/6). Terlebih, kata Bhima, sejak periode 2016 […]
WA only