Author: Admin 13
-
Apa Saja Insentif Pajak yang Diperpanjang? Ini Daftarnya
Jakarta – Pemerintah telah memperpanjang insentif pajak hingga akhir Desember tahun ini. Sebelumnya pemerintah memang memberikan insentif dan masuk dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan program ini hanya diberikan hingga akhir Juni 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan sejumlah insentif yang diperpanjang ini bertujuan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Apa saja ya insentif pajak yang diperpanjang? […]
-
PAD Kabupaten Bogor Anjlok Terdampak Pandemi
CIBINONG — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor, Jawa Barat anjlok hingga Rp 869 miliar dari Rp 3,16 triliun menjadi Rp 2,29 triliun. Penurunan PAD ini sebagai dampak dari pandemi Covid-19. “Angka tersebut terangkum dalam data keuangan daerah, khususnya realisasi pendapatan pemerintah tahun 2019-2020,” ungkap Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS […]
-
Surat Presiden Dibacakan DPR, Tax Amnesty Jilid II dan PPN Sembako Siap Dibahas!
Sejumlah surat Presiden Jokowi dibacakan oleh DPR dalam rapat paripurna. Salah satunya Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). “Pimpinan Dewan telah menerima lima pucuk surat dari Presiden RI, yaitu satu R21 tanggal 25 Mei 2021 hal RUU atas perubahan kelima UU No 6/1983 tentang Ketentuan Umum […]
-
Diskon Pajak Diperpanjang, Penjualan Mobil Diramal Naik 39,5%
Jakarta: Tim Ekonom PT Bank Mandiri Tbk memprediksi penjualan mobil di pasar domestik akan tumbuh hingga 39,5 persen pada 2021 menjadi 742.150 unit. Kenaikan ini terjadi setelah pemerintah memperpanjang diskon PPnBM nol persen untuk pembelian mobil baru hingga Agustus 2021. “Kebijakan perpanjangan akan meningkatkan penjualan sebesar 1.386 unit,” kata Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro […]
-
Rincian Transaksi Pajak Laporan Keuangan Disebut Belum Lengkap
Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah masalah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2020. Meski LKPP 2020 mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP). “Pertama, pelaporan beberapa transaksi pajak belum lengkap menyajikan hak negara minimal Rp21,57 triliun dan US$8,26 juta,” kata Ketua BPK Agung Firman Sampurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 25 Juni 2021. […]
WA only