Author: Admin 13
-
Pajak Obligasi Bikin Reksadana Terproteksi Tak Lagi Menarik
JAKARTA. Reksadana terproteksi bisa makin dijauhi investor. Pengurangan pajak atas kupon obligasi jadi 10% dari 15% membuat para investor lebih tertarik membeli obligasi secara langsung ketimbang memiliki lewat reksadana. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) misalnya memilih menarik dana mereka dari reksadana terproteksi. “Ada aksi net redemption pada reksadana terproteksi syariah, yang jumlahnya berkisar Rp 30 […]
-
Diskon Mobil, Sembako Kena Pajak, Picu Inflasi, Prof Ramantha:Tak Fair
Denpasar – Pemerintah berencana untuk mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada barang-barang kebutuhan pokok atau sembako. Wacana tersebut tertuang dalam rancangan draf RUU KUP yang bocor ke masyarakat. Di dalam draf revisi tersebut, sembako tak lagi termasuk dalam obyek yang PPN-nya dikecualikan. Mantan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Udayana Prof Dr I Wayan Ramantha mengatakan, kebijakan […]
-
Penjelasan Kemenkeu Soal Pemulihan Ekonomi Lewat Reformasi Perpajakan
Pemerintah mewacanakan bahan pokok, pendidikan dan kesehatan sebagai objek pajak atau akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini ditujukan sekaligus melakukan pemulihan perekonomian melalui reformasi kebijakan pajak di Indonesia. “Apa yang dirancang dan diberikan pemerintah, kita ingin memastikan reformasi perpajakan terus dilanjutkan (lewat revisi UU 6/198),” jelas Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis […]
-
Ditjen Pajak Buka Suara soal PPN Sembako dan Sekolah
Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan membantah telah mengeluarkan informasi soal rencana pemerintah memberlakukan PPN sembako atau jasa pendidikan di Indonesia. DJP menyatakan pemerintah tidak pernah membuat pernyataan terkait hal itu. “Berkenaan dengan maraknya pemberitaan mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas sembako maupun jasa pendidikan di Indonesia dengan ini disampaikan bahwa berita yang beredar merupakan informasi yang tidak berasal […]
-
PPN Sembako Premium Berpotensi Dorong Lonjakan Impor Pangan
JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) pengenanaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sembako premium berpotensi menimbulkan kekacaun pasar dan merugikan petani. Indef menilai, pemerintah perlu melihat pasar bahan pokok di Indonesia secara lebih komprehensif. “Kalau tidak hati-hati PPN sembakoPremium ini alih-alih mau menekan ketimpangan, justru bisa mendistorsi pasar dan merugikan petani yang […]
WA only