Author: Admin 13
-

Ketua Komisi XI DPR RI Buka Suara Atas Polemik PPN Sembako dan Obyek Tertentu
Maraknya pemberitaan mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas sembako maupun jasa pendidikan di berbagai media massa saat ini mengakibatkan polemik karena isu tersebut. “Agar tidak terjadi kegaduhan dan melihat respon atas isu yang berkembang saat ini, saya tegaskan sebagai Ketua Komisi XI DPR RI belum menerima rancangan perubahan tersebut, meskipun Pemerintah telah menyampaikan draft […]
-

Angka Kemiskinan dan Gizi Buruk Masih Tinggi, Pengenaan PPN di Tiga Sektor Ibarat ‘Mencekik’ Rakyat
Wacana pemerintah terkait penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN bagi sembako, jasa pendidikan, hingga biaya persalinan menuai kritik publik yang tak setuju atas rencana tersebut. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati bereaksi menolak rencana perubahan kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) tentang berencana mengenakan pajak untuk sembako dan biaya persalinan. Selaku Ketua DPP PKS […]
-

Sembako Kena PPN, Dikonsumsi Orang Mampu tapi Tak Bayar Pajak
JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan soal rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) sembako. Ditjen Pajak mengatakan bahwa faktanya adalah pengecualian dan fasilitas PPN yang diberikan saat ini tidak mempertimbangkan jenis, harga, dan kelompok yang mengonsumsi, sehingga menciptakan distorsi. Misalnya saja beras, daging, atau jasa pendidikan, apapun jenis dan harganya, semuanya mendapat fasilitas yang tidak dikenai PPN. […]
-
Perusahaan Outsourcing Akan Kena PPN
Jakarta – Pemerintah akan memberlakukan pungutan pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jasa penyedia tenaga kerja alias perusahaan outsourcing. Sebelumnya, outsourcing merupakan jenis jasa yang tidak dikenakan PPN. Perubahan tersebut tercantum dalam rancangan (draft) RUU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang didapat CNNIndonesia.com. Dalam Pasal 4A Ayat 3 RUU KUP, pemerintah menghapus jasa tenaga kerja dari jenis […]
-

Menyoal Rencana Kenaikan Tarif PPN
Pandemi Covid-19 selama dua tahun ini mengakibatkan perekonomian Indonesia terganggu. Secara agregat, ditandai kontraksi pertumbuhan ekonomi triwulan II-2020 sebesar -5,32% (yoy), dan mengecil -0,74% (yoy) pada triwulan I-2021. Kontraksi ekonomi yang terjadi pada 2020 hingga awal 2021 menyebabkan tingkat pengangguran terbuka naik menjadi 7,07% atau 9,77 juta orang Agustus 2020. Di tengah usaha pemerintah dalam […]
WA only