Author: Admin 03
-
HIPMI Dukung Pencoretan Relaksasi Daftar Negatif Investasi dari Paket Kebijakan Ekonomi
JAKARTA — Kebijakan Presiden Joko Widodo mencoret relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) dari Paket Kebijakan Ekonomi Jiilid XV mendapatkan respon positif dunia usaha. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia sekaligus anggota Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Bahlil Lahadalia memaparkan, dari 62 juta unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah mempekerjakan sebanyak 116 juta orang, dengan kata lain 80 persen tenaga […]
-
Sosialisasi ke pengusaha lancar, Pepres DNI terbit pekan depan
JAKARTA. Usai menghadiri Rapimnas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan siap memfinalisasi beleid Daftar Negatif Investasi (DNI). Sebelumnya, Darmin akan kembali menggelar rapat koordinasi dengan pimpinan asosiasi pengusaha serta kementerian terkait sebelum membawa draf DNI kepada Presiden Joko Widodo. “Kemarin saya sosialisasi di Kadin, saya datang untuk menjelaskan. Intinya […]
-
Perang Dagang, Investor Ancang-ancang Keluar dari China
JAKARTA – Dunia sedang harap-harap cemas menunggu pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping. Hasil pertemuan itu diharapkan bisa meredakan perang dagang. Saat ini para investor sudah ancang-ancang untuk merelokasi industrinya dari China. Hal ini disebabkan ketentuan bea masuk tinggi oleh AS kepada produk yang berasal dari China. ” Investor di China sudah mulai mikir, ‘ini kalau di China […]
-
Genjot Pariwisata, Pemerintah Bebaskan PPnBM Kapal Yacht
JAKARTA – Pemerintah memutuskan untuk merevisi Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) untuk kapal pesiar (yacht). Dengan begitu, kapal yacht yang masuk ke Indonesia akan dibebaskan dari PPnBM yang sebelumnya dikenakan 75 persen. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, berdasarkan hasil rapat koordinasi bersama Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Robert Pakpahan, pihaknya sepakat […]
-
Aturan Baru Kawasan Berikat Berlaku Awal Pekan Ini
JAKARTA — Kementerian Keuangan merilis aturan baru penyederhanaan aturan dan peningkatan pengawasan di Kawasan Berikat. Beleid baru tersebut mulai efektif berlaku pada Senin (26/11/2018). Aturan baru yang diterbitkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu ditujukan untuk meningkatkan investasi dan mendorong pertumbuhan ekspor. Aturan tersebut termaktub dalam Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Bea dan Cukai […]
WA only