Author: Admin 03
-
Sri Mulyani akan Longgarkan Pajak Penjualan Properti Mewah
Pemerintah akan menaikkan ambang batas pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk properti mewah dari sebelumnya Rp 20 miliar menjadi Rp 30 miliar. Selain itu, Kementerian Keuangan bakal menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dari pembelian properti dari sebelumnya 5% menjadi 1%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, relaksasi ini dilakukan untuk mendorong sektor konstruksi. Oleh sebab […]
-
Kabar gembira, pembeli properti mewah Rp 20 miliar tak kena PPnBM
BOGOR. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pihaknya akan merevisi peraturan terkait kepemilikan properti mewah yang selama ini terkendala PPnBM. Adapun beleid ini akan diterapkan kepada rumah atau apartemen. Sebab keduanya ini kerap terkendala Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang sangat tinggi. Untuk itu, Menkeu bilang pihaknya akan menaikkan batas kenaikan pengenaan PPnBM properti mewah dari […]
-
Kebijakan Investasi Terus Diperbaiki agar Kompetitif
BOGOR – Presiden Joko Widodo meminta para menterinya terus melakukan perbaikan di bidang investasi sehingga Indonesia lebih kompetitif. “Agar lebih kompetitif, saya minta kebijakan-kebijakan yang terkait dengan investasi, insentif-insentif sistem perpajakan kita evaluasi secara berkala sehingga lebih menarik dibanding negara-negara lain dan betul-betul bisa berjalan efektif dalam pelaksanaannya,” kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas […]
-
Penerimaan Pajak Diproyeksi tak Tercapai
JAKARTA — Penerimaan pajak tahun ini diproyeksikan tidak akan tercapai atau mengalami shortfall. Hingga akhir Oktober 2018, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp 1.016,52 triliun atau 71,39 persen dari target APBN 2018 yang sebesar Rp 1.424 triliun. Artinya, penerimaan pajak tahun ini masih kekurangan Rp 407,48 triliun. “Proyeksi (penerimaan hingga akhir tahun) sampai saat ini masih […]
-
Insentif PPN 0% Untuk Ekspor Jasa Diperluas
BOGOR – Pemerintah memastikan bakal memperluas fasilitas perpajakan berupa tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ekspor jasa 0%, untuk mendorong peningkatan ekspor jasa. Sejumlah ekspor jasa yang diharapkan terdorong di antaranya jasa teknologi informasi, jasa penelitian dan pengembangan jasa hukum, jasa akuntansi dan pembukuan serta audit, jasa interkoneksi, jasa sewa alat angkut dan freight forward serta jasa pengurusan alat transportasi. “Kami menambah […]
WA only