Author: Admin 03
-
HIPMI nilai insentif DHE belum berikan daya ungkit pada ekonomi secara langsung
JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu)telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.03/2018 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia. PMK ini merupakan perubahan atas PMK Nomor 26/PMK.010/2016. Dalam PMK tersebut, diatur berapa besar pengenaan tarif pajak penghasilan yang dikenakan untuk bunga deposito Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang disimpan dalan bentuk […]
-
Sri Mulyani Sebut di Tahun Politik Banyak Orang Terobsesi dengan Utang dan Rasio Pajak
Menteri Keungan Sri Mulyani Indrawati gemas dengan pihak-pihak yang kerap menyoroti utang dan rasio pajak di tahun politik. Dia mengatakan, hal tersebut membuat banyak orang bingung dan mengesampingkan fakta bahwa utang dan pajak merupakan alat yang digunakan pemerintah untuk melayani rakyat Indonesia. “Di waktu kampanye politik, orang banyak yang bingung dengan instrumen fiskal yang kemudian lebih dipandang […]
-
DJP Pastikan Tak Ada Tempat untuk Penghindaran Pajak di Luar Negeri
Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) telah memenuhi syarat untuk pertukaran informasi data perpajakan atau automatic exchange of information (AEoI). Sedikitnya, ada empat persyaratan yang diajukan dalam AEoI. Pertama, yaitu dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2017 tentang pertukaran informasi keuangan. Kemudian, mengikuti perjanjian internasional dan sistem informasi dan teknologi (IT). […]
-
Dua Tersangka Kasus Pejabat Pajak Ambon Segera Disidang
JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara dua tersangka kasus dugaan suap terkait kewajiban pajak wajib pajak orang pribadi thun 2016 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Ambon. Kedua tersangka itu adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Ambon, La Masikamba dan pemeriksa pajak KPP Pratama Ambon Sulimin Ratmin. “Dilakukan pelimpahan berkas […]
-
DJP dorong wajib pajak sampaikan SPT lewat e-Filling
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan. Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018, dan menggantikan tujuh ketentuan Dirjen Pajak yang menyangkut penyampaian SPT. Perdirjen 02/2019 ini memuat kewajiban peyampaian SPT melaluie-Filling. “Kewajiban penyampaian SPT melalui e-Flling untuk meringankan […]
WA only