Author: Admin 16
-
OECD: Kemampuan Tarik Pajak RI Peringkat 3 Terbawah di Asia-Pasifik
Indonesia berada di urutan ke-3 terbawah negara dengan kinerja pengumpulan pajak se Asia dan Pasifik pada 2024. Diukur melalui capaian rasio pajak terhadap PDB yang dicatat Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Berdasarkan laporan OECD bertajuk “Statistik Pendapatan di Asia dan Pasifik 2026”, rasio pajak terhadap PDB Indonesia sebesar 11,8% atau di urutan ke-3 terbawah […]
-
Isian BPPU di Coretax Lengkap tapi Tak Bisa Submit? Coba Cek Ini Dulu
Instansi pemerintah yang mengalami kendala tak dapat mengirim (submit) Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi (BPPU) di Coretax DJP perlu memastikan persyaratannya telah dipenuhi, mulai dari hak akses pengguna hingga kelengkapan isian dokumen. Contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak menjelaskan pengguna akun coretax harus terlebih dahulu memastikan bahwa akun pengurus telah memiliki hak akses yang sesuai untuk […]
-
Ditjen Pajak Manfaatkan Bukti Potong Marketplace untuk Perluas Basis Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memanfaatkan bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 yang diterbitkan marketplace sebagai sumber data baru untuk memperluas basis pajak sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan pada dasarnya pedagang yang bertransaksi secara online maupun offline memiliki […]
-
Mau Bebas Potongan Pajak Marketplace? Ini Syarat dari Ditjen Pajak
Pelaku usaha yang berjualan melalui marketplace masih bisa terbebas dari pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5%, asalkan memenuhi syarat yang telah ditetapkan pemerintah. Salah satu syarat utamanya adalah memiliki omzet tahunan tidak lebih dari Rp 500 juta dan menyampaikan surat pernyataan kepada platform tempat mereka berjualan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat […]
-
DJP: Penjual di Banyak Marketplace Tetap Dihitung Satu Omzet
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan omzet pedagang yang berjualan di berbagai marketplace atau lokapasar akan diakumulasi dalam penghitungan kewajiban pajak. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan, platform yang ditunjuk sebagai pemungut pajak nantinya wajib melaporkan data transaksi […]
WA only