Author: Admin 16
-
Pembayaran Multiakun Coretax, 1 Kode Billing untuk Banyak Jenis Pajak
Ditjen Pajak (DJP) mengungkapkan kehadiran coretax administration system memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran atas beberapa jenis, masa, dan ketetapan pajak secara sekaligus cukup dengan 1 kode billing. Fitur pembayaran multiakun atau multi account billing ini nantinya akan menggantikan sistem saat ini, yakni single account billing. Dalam single account billing, 1 kode billing hanya bisa […]
-
Begini Cara Lapor SPT 2024 Secara Online, Bisa Lewat HP
Menjelang akhir bulan Januari 2024, para wajib pajak diharuskan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak untuk tahun 2023. Proses pelaporan SPT tahunan pada tahun 2024 dapat dilakukan hingga akhir Maret 2024. Agar mempermudah pelaporan SPT, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyediakan layanan pelaporan secara online melalui situs web resmi https://djponline.pajak.go.id/. Namun, sebelum wajib pajak […]
-
Pengusaha Bisa Dapat Insentif Pajak Hiburan, tapi Tergantung Pemda
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan pengusaha hiburan bisa mendapatkan insetif fiskal dari yang ditetapkan saat ini 40%-75%. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengatakan insetif fiskal itu bisa diberikan oleh pemerintah daerah. “Yang ke customer ada skema kewenangan kepala daerah untuk memberikan pengurangan, penurunan, pembebasan pokok pajaknya, itu kan yang di sisi itu sudah […]
-
1,48 Juta Warga RI Sudah Lapor SPT Pajak Tahunan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatatkan sebanyak 1,48 juta wajib pajak telah melaporkan SPT Tahunan hingga 24 Januari 2024. Adapun batas waktu pelaporan SPT untuk wajib pajak pribadi pada 31 Maret 2024 dan wajib pajak badan pada 30 April 2024. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Dwi Astuti mengungkapkan, wajib pajak yang melaporkan SPT […]
-
Ada Perda Baru, Tarif PBB di DKI Jakarta Naik Jadi 0,5 Persen
Tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) di DKI Jakarta ditetapkan naik dari hanya 0,01% hingga 0,3% menjadi sebesar 0,5%. Tarif PBB terbaru tersebut tercantum dalam Perda 1/2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mencabut beberapa perda pajak sebelumnya, termasuk Perda 16/2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. “Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,5%,” […]
WA only