Author: Admin 16
-
Begini Buat Faktur Pajak dan Bukti Potong saat Coretax DJP Diterapkan
Ketika coretax administration system (CTAS) diimplementasikan, proses bisnis pembuatan faktur pajak dan bukti potong pajak turut berubah. Dalam laman resminya, Ditjen Pajak (DJP) menyatakan pada sistem yang digunakan saat ini, faktur pajak dan bukti potong pajak dibuat dengan menggunakan 2 aplikasi berbeda. Aplikasi yang disediakan DJP adalah e-faktur dan e-bupot. “Dengan implementasi sistem yang baru, […]
-
Wajib Pajak dengan Jenis Penghasilan Ini Tak Bisa Pakai PPh Final 0,5%
Wajib pajak dapat memanfaatkan tarif PPh final UMKM sebesar 0,5% sepanjang penghasilannya tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (3) PP 55/2022. Merujuk pada Pasal 56 ayat (1) PP 55/2022, penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun pajak […]
-
Coretax DJP, Pengembalian Lebih Bayar Pajak Langsung oleh Sistem
Saat coretax administration system (CTAS) diimplementasikan, Ditjen Pajak (DJP) akan menyediakan kemudahan terkait dengan restitusi pajak. Nantinya, ketika terjadi kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat meminta pengembalian. Untuk wajib pajak dengan kriteria-kriteria tertentu, proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak langsung diselesaikan oleh sistem. “Apabila terjadi kelebihan pembayaran pajak maka Anda dapat meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak, […]
-
Rekomendasi Kemenhub: Hapus Pajak Tiket Pesawat, Pemasok Avtur Ditambah
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Kebijakan Transportasi (BKT) memberikan sejumlah rekomendasi untuk menurunkan harga tiket pesawat. Rekomendasi ini didapati setelah BKT Kemenhub melakukan kajian terhadap harga tiket pesawat yang terdiri dari komponen tarif jarak, pajak, iuran wajib asuransi, dan biaya tuslah atau tambahan (surcharge). Kepala BKT Robby Kurniawan mengatakan, kajian ini menghasilkan rekomendasi dan usulan […]
-
Begini Ketentuan Pembuatan Nota Pembatalan kepada PKP Pemberi Jasa
Apabila terjadi pembatalan penyerahan jasa kena pajak, penerima jasa harus membuat dan menyampaikan nota pembatalan kepada pengusaha kena pajak (PKP) pemberi jasa kena pajak. Merujuk pada Pasal 1 nomor 11 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 65/2010, pembatalan jasa kena pajak adalah pembatalan seluruhnya atau sebagian hak atau fasilitas atau kemudahan oleh pihak penerima jasa kena […]
WA only