Author: Admin 16
-

Ada Warga RI Belum Gabung NIK-NPWP, Bos Pajak: Sudah Meningggal
Pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sudah berakhir. Meski demikian, masih ada wajib pajak yang tidak melakukan pemadananan. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengungkapkan, wajib pajak yang tidak melakukan pemadanan sekitar ratusan ribu. DJP masih memberikan kesempatan untuk pemadanan meski sudah melewati batas waktu. “Kami akan memberikan kesempatan […]
-

Bukan Bayar Utang, Ini Tugas Berat Pemerintahan Prabowo Subianto
Pengamat melihat setoran pajak dari para pelaku pekerja informal masih menjadi tantangan bagi pemerintah Presiden terpilih Prabowo Subianto karena tidak seluruhnya terpantau dalam radar fiskus. Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menyoroti bahwa meningkatnya pekerja sektor informal akan menjadi tantangan bagi sektor perpajakan karena sulitnya pengawasan. “[Pekerja formal] untuk lebih […]
-

E-Faktur Desktop 4.0: DJP Sebut Ada Watermark pada Hasil Cetakan SPT
Salah satu hal baru yang ada dalam aplikasi e-faktur desktop versi 4.0 adalah penambahan watermark. Ditjen Pajak (DJP) mengatakan ada penambahan watermark pada Surat Pemberitahuan (SPT) Induk dan Lampiran yang dicetak melalui aplikasi e-faktur 4.0. Simak ‘Sudah Bisa Download Installer e-Faktur 4.0, Dipakai Setelah Downtime’. “Watermark ‘Preview Efaktur Desktop Bukan SPT’ pada hasil cetakan SPT […]
-

DJP Catat Ada 4 Isu Pelaporan Informasi Keuangan WP oleh Perbankan
Ditjen Pajak (DJP) mencatat terdapat 4 isu mengenai kepatuhan lembaga keuangan dalam melaporkan informasi keuangan kepada pihak otoritas pajak. Keempat isu utama dimaksud antara lain soal pelaporan undocumented account (UA) ke yurisdiksi mitra, ketidaklengkapan atau ketidakbenaran informasi yang dilaporkan, kesalahan mata uang, dan indikasi adanya informasi keuangan yang tidak atau kurang dilaporkan. “Informasi yang dikategorikan […]
-

Nasib Pajak Mobil Hybrid Masih Belum Ditentukan
Kementerian Perindustrian RI (Kemenperin) masih belum dapat memastikan nasib pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) pada mobil hybrid atau hibrida. Pasalnya, instrumen perpajakan ini berpotensi disesuaikan setelah adanya realisasi investasi senilai Rp 142 triliun dari konsorsium Hyundai dan LG Energy, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 74/2021. Dalam beleidnya, dinyatakan bahwa PPnBM mobil hybrid […]
WA only