Author: Admin 16
-
Pemerintah Perpanjang Insentif Pajak UMKM hingga 2029
Pemerintah memastikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tetap mendapat keringanan pajak hingga 2029. Tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk omzet sampai Rp4,8 miliar dipertahankan hanya 0,5 persen. “PPh final dipastikan sampai dengan 2029, UMKM dikenakan hanya 0,5 persen untuk omzet sampai Rp4,8 miliar,” kata Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Jakarta, Rabu (1/10/2025). Temukan […]
-
Kemenperin Ungkap Pemungutan Pajak Digital di Indonesia Masih Tidak Adil
Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Rizal menyoroti ketimpangan pajak yang dialami pelaku usaha digital dalam negeri dibandingkan perusahaan digital asing. Menurutnya, kondisi ini tidak hanya merugikan UMKM lokal, tetapi juga mengurangi potensi penerimaan negara. Faisol menjelaskan, pelaku usaha dalam negeri yang beroperasi di platform digital wajib membayar pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% dari omzet […]
-
Dirjen Pajak Kantongi Nama 13 Pegawai DJP yang Diduga Lakukan Fraud
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto sudah mengantongi daftar nama 13 orang pegawai Ditjen Pajak (DJP) yang diduga melakukan penyelewengan. Jika benar terbukti bertindak curang maka 13 orang itu akan dipecat. Saat ini, lanjut Bimo, proses pemeriksaan terhadap 13 pegawai tersebut masih berlanjut. Oleh karena itu, dirinya belum bisa memastikan jumlah pegawai DJP yang berpotensi dipecat karena […]
-
Peningkatan Tax Ratio Perlu Tata Kelola yang Baik, Ini Penjelasannya
Tata kelola pemerintahan yang baik dipandang sebagai salah kunci peningkatan tax ratio. Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Timur I Samingun mengatakan tata kelola pemerintahan yang baik akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Bila publik memiliki kepercayaan kepada pemerintah, otoritas pajak bisa melaksanakan pemungutan pajak dengan lebih mudah. “Tata kelola pemerintahan yang baik akan menciptakan […]
-
Revisi Perda, Gubernur Khofifah Bakal Hapus Pengenaan Pajak Alat Berat
Pemprov Jawa Timur tengah merevisi Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Perda PDRD). Revisi tersebut saat ini dalam tahap pembahasan bersama DPRD Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut salah satu poin penting dalam revisi tersebut ialah penghapusan Pajak Alat Berat (PAB) dari jenis pajak daerah yang […]
WA only