Author: Admin 16
-

Pemerintah Terbitkan PMK 32/2024, Perbarui Aturan Pembebasan Bea Masuk
Pemerintah menerbitkan peraturan baru perihal pembebasan bea masuk atas impor peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 32/2024. Beleid ini diterbitkan untuk menggantikan PMK 101/2007. Penggantian peraturan dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan menyederhanakan proses bisnis dalam kegiatan importasi peralatan dan bahan yang digunakan […]
-

Hindari Pajak Berganda, WP Sektor Tambang Diberi Edukasi soal PBB
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tanah Grogot memberikan edukasi terkait dengan kewajiban PBB kepada wajib pajak yang bergerak di bidang pertambangan pada 20 Juni 2024. Kepala KP2KP Tanah Grogot Ridwan mengatakan edukasi tersebut dilakukan untuk menegaskan pengenaan pajak bumi dan bangunan (PBB) terhadap salah satu objek pajak yang dikuasai wajib pajak yang bergerak […]
-

Pemilik Properti Wajib Tahu NJOPTKP & Besarannya, Cek di Sini
Ketika seseorang memiliki properti, tentu harus menyiapkan budget untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). PBB-P2 ini tertuang dalam regulasi terbaru yang mengatur tentang pajak daerah,di mana untuk DKI Jakarta tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 1 Tahun 2024. Dalam rincian PBB-P2, terdapat beberapa istilah yang perlu dipahami, salah satunya […]
-

Menilik Insentif Pajak untuk Investasi Tanah dan Bangunan di IKN
ntuk mendorong minat investasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN, pemerintah melalui Kementerian Keuangan memberikan beragam insentif. Salah satunya, insentif pajak untuk investasi tanah dan/atau bangunan. Insentif tersebut, tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara. Salah satu bentuk insentif pajak yang ditawarkan, adalah pengurangan […]
-

Pemerintah Tambah Pagu Rp500 Miliar untuk Insentif PPN Rumah DTP
Pemerintah memutuskan untuk menambahkan pagu insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) atas rumah hingga Rp500 miliar untuk semester II/2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemberian insentif PPN DTP diberikan atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun. Kebijakan ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2024. “Untuk pajak yang ditanggung […]
WA only