Ketika seseorang memiliki properti, tentu harus menyiapkan budget untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). PBB-P2 ini tertuang dalam regulasi terbaru yang mengatur tentang pajak daerah,di mana untuk DKI Jakarta tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 1 Tahun 2024.
Dalam rincian PBB-P2, terdapat beberapa istilah yang perlu dipahami, salah satunya Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).
Bagi sebagian orang, istilah ini mungkin masih terbilang asing. Untuk itu, sebelum berencana membeli properti, ada baiknya memahami lebih jauh istilah tersebut. NJOPTKP merupakan batas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tidak dikenakan pajak. NJOPTKP digunakan untuk menentukan besaran PBB dengan cara menguranginya dari jumlah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta Morris Danny mengatakan, dalam penetapan besarnya PBB terutang, setiap wajib pajak akan diberikan pengurangan berupa NJOPTKP.
“Namun, pengurangan NJOPTKP hanya diberikan sebanyak satu kali dalam satu tahun pajak kepada wajib pajak. Jadi, artinya jika Anda memiliki beberapa objek pajak, maka yang mendapatkan pengurangan NJOPTKP hanya satu objek pajak yang nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan objek pajak lain,” tuturnya dikutip dari keterangannya, Selasa (9/7/2024).
Besaran NJOPTKP di DKI Jakarta
Besaran NJOPTKP bagi para wajib pajak yang memiliki aset properti di Jakarta diatur dalam Pasal 33 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Poin penting dari aturan NJOPTKP
–NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp60 juta untuk setiap wajib pajak
–Dalam hal wajib pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di wilayah Provinsi DKI Jakarta, NJOPTKP hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak
-NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% dan paling tinggi 100% dari NJOP setelah dikurangi NJOPTKP.
Besaran persentase NJOP untuk kelompok objek PBB-P2 dipertimbangkan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian, bentuk pemanfaatan objek pajak, dan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah provinsi.
“Perlu diingat, untuk Anda wajib pajak sangat penting memahami NJOP dan NJOPTKP agar dapat menghitung besaran PBB-P2 dengan tepat. Dengan adanya NJOPTKP, beban pajak bisa menjadi lebih ringan karena ada pengurangan nilai yang tidak dikenakan pajak,” tutur Morris.
Selain itu, penting untuk mengetahui bahwa pengurangan NJOPTKP hanya diberikan pada satu objek pajak yang nilainya terbesar dalam satu tahun pajak.
Sumber : cnbcindonesia.com
Leave a Reply