Author: Admin 16
-
Menilik Insentif Pajak untuk Investasi Tanah dan Bangunan di IKN
ntuk mendorong minat investasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN, pemerintah melalui Kementerian Keuangan memberikan beragam insentif. Salah satunya, insentif pajak untuk investasi tanah dan/atau bangunan. Insentif tersebut, tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara. Salah satu bentuk insentif pajak yang ditawarkan, adalah pengurangan […]
-
Pemerintah Tambah Pagu Rp500 Miliar untuk Insentif PPN Rumah DTP
Pemerintah memutuskan untuk menambahkan pagu insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) atas rumah hingga Rp500 miliar untuk semester II/2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemberian insentif PPN DTP diberikan atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun. Kebijakan ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2024. “Untuk pajak yang ditanggung […]
-
Bapenda DKI Dorong Wajib Pajak Update NIK untuk Bebas PBB-P2 2024
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI memberikan pembebasan pokok PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) 100% untuk hunian dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sampai Rp2 miliar di tahun 2024. Demi mendapatkan fasilitas tersebut, wajib pajak diharuskan melakukan pemutakhiran data Nomor Induk Kependudukan (NIK) terlebih dahulu. Hal ini […]
-
Proses Pengembalian Setoran Pajak Dioptimalkan, Begini Penjelasan DJP
Kementerian Keuangan bakal mengoptimalkan proses pengembalian pembayaran pajak atau restitusi guna mengamankan target penerimaan pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan realisasi restitusi pajak hingga Mei 2024 senilai Rp136,61 triliun. Menurutnya, optimalisasi proses restitusi dilakukan untuk menghindari kesalahan dan mempercepat proses. “[DJP juga] memastikan restitusi diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang […]
-
Konsumen Minta Faktur Pajak dengan NPWP 16 Digit, Apakah Bisa?
Ditjen Pajak (DJP) menegaskan bahwa penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 16 digit pada aplikasi faktur pajak elektronik (e-faktur) belum bisa dilakukan. Per 1 Juli 2024, NPWP 16 digit dan NIK baru bisa digunakan secara penuh pada 7 jenis layanan pajak. Aplikasi e-faktur tidak termasuk di dalamnya. Karenanya, aplikasi e-faktur masih mengakomodasi penggunaan NPWP 15 […]
WA only