Author: Admin 16

  • Terkait e-Bupot 21/26, DJP Kirim Email Blast ke Beberapa Wajib Pajak

    Terkait e-Bupot 21/26, DJP Kirim Email Blast ke Beberapa Wajib Pajak

    Ditjen Pajak (DJP) melakukan survei terkait dengan e-bupot 21/26. Melalui sebuah unggahan di Instagram, DJP mengatakan survei dibagikan melalui email berdomain @pajak.go.id. Tidak semua wajib pajak akan menerima email ini. Pasalnya, survei dikirimkan kepada beberapa wajib pajak terpilih. “DJP mengirimkan email blast dengan pengirim ditjenpajak.xxxx@pajak.go.id. [Adapun] xxxx merupakan kode pembeda batch email blast untuk menghindari email […]

  • Tagih Tunggakan Pajak, DJP Lelang Barang dan Sita Rekening Milik 30 WP

    Tagih Tunggakan Pajak, DJP Lelang Barang dan Sita Rekening Milik 30 WP

    Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung (Sumselbabel) melelang barang sitaan sekaligus memindahbukukan aset rekening milik 30 wajib pajak. Dalam keterangan resmi, Kanwil DJP Sumselbabel menjelaskan lelang barang sitaan dan pemindahbukuan rekening dilakukan mengingat 30 wajib pajak tersebut memiliki tunggakan pajak senilai Rp33,96 miliar. “Sebelumnya, juru sita telah melakukan penyampaian surat teguran, […]

  • Pemerintah Sebut Proses Restitusi Pajak Dioptimalkan

    Pemerintah Sebut Proses Restitusi Pajak Dioptimalkan

    Untuk mengamankan target penerimaan pajak dalam APBN 2024, pemerintah akan mengoptimalkan proses restitusi. Berdasarkan pada Laporan APBN Kita edisi Juni 2024, optimalisasi proses restitusi dilakukan bersamaan dengan peningkatan kepatuhan pajak dan penguatan basis pajak. Pemerintah mengatakan upaya untuk mencapai target penerimaan pajak pada tahun ini cukup menantang. “Optimalisasi proses restitusi dimaksudkan untuk menghindari kesalahan, mempercepat […]

  • Semester I/2024, Pemprov DKI Jakarta Kumpulkan Pajak Rp16,8 Triliun

    Semester I/2024, Pemprov DKI Jakarta Kumpulkan Pajak Rp16,8 Triliun

    Mahkamah Konstitusi (MK) akan melanjutkan sidang pengujian materiil atas ketentuan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) jasa hiburan pada pekan depan, 11 Juli 2024. Dalam persidangan tersebut, MK akan mendengarkan keterangan dari para pembuat undang-undang, yakni DPR dan pemerintah. “Sambil menunggu pemberitahuan dan panggilan sidang dalam rangka pemeriksaan persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan […]

  • NIK dan NPWP Belum Padan Bisa Ganggu Pengajuan KPR? Ini Jawabannya

    NIK dan NPWP Belum Padan Bisa Ganggu Pengajuan KPR? Ini Jawabannya

    Per 1 Juli 2024, Wajib Pajak (WP) sudah harus memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Apabila tidak dipadankan, bisa berakibat terkendalanya akses layanan perpajakan dan layanan lainnya yang mensyaratkan NPWP, termasuk perbankan. Salah satu layanan perbankan yang menggunakan NPWP adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Lantas, apakah jika NIK dan NPWP […]

WhatsApp WA only