Author: Admin 16
-
Tindak Pidana Pajak 2024, Penyampaian SPT Tidak Benar Paling Banyak
Selama tahap penyidikan atas kasus tindak pidana di bidang perpajakan pada 2024, Ditjen Pajak (DJP) menemukan modus operandi paling banyak ialah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tidak benar. Berdasarkan Laporan Tahunan DJP 2024, terdapat 7 jenis modus operandi tindak pidana di bidang perpajakan dengan total 112 kasus. Dari jumlah tersebut, modus menyampaikan SPT tidak benar mendominasi, […]
-
BPE atas Pelaporan SPT Tetap Bisa Diunduh di Coretax, Cek Dua Menu Ini
Contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak menegaskan bahwa fitur unduh bukti penerimaan elektronik atas SPT di coretax system masih bisa diakses. Kring Pajak menjelaskan tampilan menu SPT untuk penerbitan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) atas pelaporan SPT di Coretax DJP mengalami perubahan, dari sebelumnya BPE bisa diunduh secara langsung, kini dikirimkan ke email wajib pajak […]
-
Geber Produksi Migas, Indonesia Butuh Penyempurnaan Kebijakan Fiskal Hulu Migas
Pencapaian target peningkatan produksi migas yang telah ditetapkan pemerintah pada dasarnya tidak mudah untuk dapat dicapai. Hal itu karena produksi migas nasional bergantung pada lapangan existing yang sebagian besar telah berada pada kondisi mature. Ketergantungan terhadap lapangan mature menjadi salah satu penyebab menurunnya produksi migas nasional selama periode 2014–2024. Secara rata-rata, produksi minyak selama periode […]
-
Geber Produksi Migas, Indonesia Butuh Penyempurnaan Kebijakan Fiskal Hulu Migas
Pencapaian target peningkatan produksi migas yang telah ditetapkan pemerintah pada dasarnya tidak mudah untuk dapat dicapai. Hal itu karena produksi migas nasional bergantung pada lapangan existing yang sebagian besar telah berada pada kondisi mature. Ketergantungan terhadap lapangan mature menjadi salah satu penyebab menurunnya produksi migas nasional selama periode 2014–2024. Secara rata-rata, produksi minyak selama periode […]
-
Purbaya Tolak Permintaan Rosan soal Dihapusnya Tagihan Pajak BUMN Sebelum Jadi Danantara
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak permintaan Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani soal keringanan pajak untuk beberapa perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebelum tahun 2023. Menkeu Purbaya menyebut kalau Rosan sempat meminta keringanan berupa penghapusan wajib pajak beberapa perusahaan BUMN sebelum tahun 2023 lalu, yang mana Danantara belum terbentuk. “Dulu sebelum tahun […]
WA only