Author: Admin 16
-

PPh Final UMKM Dipersempit, Akumandiri Khawatir Kepatuhan Pajak Menurun
Kebijakan terbaru pemerintah yang mempersempit cakupan penerima fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM dinilai berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan pajak pelaku usaha mikro dan kecil. Ketua Umum Asosiasi Industri UMKM Indonesia (Akumandiri) Hermawati Setyorinny mengatakan, perubahan skema PPh Final UMKM menimbulkan kekhawatiran di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang. Menurutnya, pelaku usaha mikro saat ini tidak […]
-

Ditjen Pajak Mengklaim Biaya Pungut Pajak Indonesia Lebih Rendah dari China
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut biaya pemungutan pajak atau cost of tax collection Indonesia masih lebih rendah dibandingkan sejumlah negara di kawasan Asia, seperti China, India, dan Filipina. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan rasio anggaran DJP terhadap penerimaan pajak terus menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2021, cost of […]
-

PPh Final UMKM Dipersempit, Akumandiri Khawatir Kepatuhan Pajak Menurun
JAKARTA. Kebijakan terbaru pemerintah yang mempersempit cakupan penerima fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM dinilai berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan pajak pelaku usaha mikro dan kecil. Ketua Umum Asosiasi Industri UMKM Indonesia (Akumandiri) Hermawati Setyorinny mengatakan, perubahan skema PPh Final UMKM menimbulkan kekhawatiran di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang. Hermawati menilai, perubahan tersebut berpotensi memengaruhi perilaku […]
-

Ditjen Pajak Panen Pajak Dormant Triliunan
JAKARTA. Strategi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengaktifkan kembali wajib pajak (WP) nonaktif atau dormant mulai menunjukkan hasil signifikan. Hingga 12 Juni 2026, DJP telah mereaktivasi 24.672 wajib pajak non-effective (NE) atau nonaktif yang berkontribusi terhadap penerimaan negara sebesar Rp20,63 triliun hingga 31 Mei 2026. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyebut capaian tersebut menjadi kontributor terbesar […]
-

Skema Pajak yang Menekan Bisnis Logistik
JAKARTA. Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) menilai ketentuan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan menjadi salah satu penyebab tingginya biaya logistik nasional yang saat ini mencapai 24% terhadap produk domestik bruto (PDB). Ketua Umum Asperindo, Budiyanto, mengungkapkan bahwa biaya logistik Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan sejumlah negara lain di kawasan. […]
WA only