Author: Admin 16

Ditjen Pajak (DJP) mengubah sejumlah kode objek PPh Pasal 21 seiring dengan diterbitkannya Perdirjen Pajak No. PER-2/PJ/2024. Kode objek pajak terbaru ini mengganti ketentuan dalam Perdirjen Pajak No. PER-14/PJ/2013. Kode objek PPh yang berubah terkait dengan objek PPh Pasal 21 tidak final pada Formulir 1721-VI. Selain itu, perubahan kode objek juga terjadi pada objek PPh […]

Industri mobil listrik nasional tidak henti-hentinya mendapat kucuran insentif dari pemerintah. Hal ini semata untuk mendorong peningkatan investasi yang pada akhirnya berdampak pada penambahan populasi mobil listrik di dalam negeri. Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM (Permeninves) No. 6 Tahun 2023 yang memastikan adanya insentif pembebasan tarif bea masuk dan Pajak Penjualan […]

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta buka suara terkait rencana kenaikan pajak jasa kesenian dan hiburan yang termasuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) mencapai minimal 40% dan maksimal 75%. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) dan Peraturan Pemerintah (PP) […]

Wajib pajak UMKM yang memiliki omzet kurang dari Rp500 juta tetap wajib menyampaikan SPT Tahunan. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (11/1/2024). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Dwi Astuti mengatakan kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan berlaku untuk seluruh wajib pajak UMKM. Dia mengimbau agar wajib […]

Melalui Kepala KPP, Ditjen Pajak (DJP) memiliki kewenangan untuk menetapkan wajib pajak non-efektif (WP NE). Penetapan ini bisa dilakukan berdasarkan permohonan yang diajukan wajib pajak atau secara jabatan. Jika seorang wajib pajak merasa tidak pernah mengajukan permohonan tetapi status NPWP-nya nonefektif, bisa jadi kepala KPP menetapkannya secara jabatan. Tentunya, penatapan WP NE secara jabatan ini […]