Author: Admin 16
-
Penerimaan Pajak Rp 1.387 Triliun, Sri Mulyani: 80,78 Persen dari Target
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan pajak mencapai Rp 1.387,78 triliun hingga September 2023. Menurut dia, ini sudah lebih dari 80 persen dari target APBN 2023. “Sampai dengan September, pajak telah terkumpul Rp 1.387,78 triliun. Ini artinya 80,78 persen dari target,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita pada Rabu, 25 Oktober […]
-
Sistem Mendatang, DJP: Tahap Awal Pemotongan Pajak Dimulai dengan Ini
Sejalan dengan implementasi NIK sebagai NPWP orang pribadi, Ditjen Pajak (DJP) akan memberikan penegasan terkait dengan pembuatan bukti potong serta pembayaran pajak. DJP menegaskan ke depan, bukti potong hanya bisa dibuat jika memasukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)/Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid atau teradministrasi dalam sistem. Jika NPWP/NIK belum valid atau teradministrasi, bukti potong […]
-
Cakupan Data Prepopulated SPT Tahunan Orang Pribadi Bakal Diperluas
Ditjen Pajak (DJP) akan memperluas cakupan data prepopulated SPT PPh orang pribadi seiring dengan perkembangan sistem inti administrasi pajak (coretax administration system). Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi mengatakan perluasan cakupan data prepopulated di SPT Tahunan orang pribadi sejalan dengan pengembangan coretax administration system (CTAS). “Jadi, semua pajak yang […]
-
Insentif PPN Bakal Genjot Kredit KPR Perbankan
Pemerintah kembali mengguyur insenntif untuk sektor industri properti di Tanah Air. Setelah sebelumnya Bank Indonesia (BI) memperpanjang kebijakan insentif pembayarn uang muka atau down payment (dp) kredit properti 0% untuk periode januari-desember 2024, kini giliran pemerintah yang akan menebar insentif stimulus. Terbaru, pemerintah akan menanggung 100% pajak pertambahan nilai (PPN) pembelian rumah dengan harga dibawah […]
-
Indonesia Siap Terapkan Pajak Minimum Global dan Domestik Mulai 2024
Ditjen Pajak (DJP) berkomitmen untuk mengimplementasikan income inclusion rule (IIR) sekaligus qualified domestic minimum top-up tax (QDMTT) mulai tahun depan. Sesuai dengan Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE), IIR adalah klausul yang menjadi landasan bagi yurisdiksi untuk mengenakan top-up tax atas ultimate parent entity (UPE) dalam hal anak usaha dari perusahaan multinasional tersebut dikenai […]
WA only