Author: Admin 16
-

Akankah Bursa Karbon Berjalan tanpa Regulasi Pajak?
Pemerintah resmi meluncurkan bursa karbon pada kemarin (26/9/2023). Hanya saja, peluncuran bursa karbon tersebut saat ini belum dibarengi dengan regulasi mengenai pajak karbon. Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Ihsan Priyawibawa mengungkapkan pandangannya saat ini mengenai bursa karbon. “Pajak karbon kan bukan yang utama. Ini bagaimana kita upayakan ada suatu […]
-

Sertel untuk Cabang Diajukan ke KPP Tempat NPWP Cabang Terdaftar
Ditjen Pajak (DJP) kembali mengingatkan wajib pajak perihal ketentuan pengajuan sertifikat elektronik (sertel). Kali ini tentang sertel untuk wajib pajak badan cabang. Sesuai dengan Pasal 41 Peraturan Dirjen Pajak PER-04/PJ/2020, wajib pajak badan dapat mengajukan permintaan sertel ke KPP tempat wajib pajak terdaftar atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan wajib pajak. Ketentuan tersebut […]
-

Eskalasi Positif Digitalisasi Pajak
Digitalisasi sistem perpajakan merupakan salah satu agenda penting Direktorat Jenderal Pajak dalam reformasi perpajakan. Melalui proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) dan pengembangan sistem informasi berbasis commercial off-the-self (COTS), semakin memudahkan proses wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sayangnya, berbagai manfaat digitalisasi pajak yang dipahami masyarakat saat ini hanya pada ranah praktis seperti peningkatan […]
-

Kemenkeu Pede Penerimaan Pajak Tahun Ini Tembus Rp 1.818 Triliun
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) optimis bisa mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.818,2 triliun sampai akhir tahun ini. Proyeksi itu di atas target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 yang sebesar Rp 1.718 triliun. Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Ihsan Priyawibawa mengatakan penerimaan pajak akan di atas target karena pertumbuhan ekonomi […]
-

Kemenkeu: Perpajakan 2024 diarahkan untuk perkuat ketahanan ekonomi
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan kebijakan perpajakan pada 2024 diarahkan untuk memperkuat transformasi ekonomi sehingga dapat bertahan di tengah berbagai tantangan. “Kebijakan umum perpajakan di 2024 diarahkan untuk transformasi ekonomi agar bisa terus berjalan di tengah berbagai tantangan,” kata Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Ihsan Priyawibawa saat Media Gathering Kemenkeu di Puncak, […]
WA only