Author: Admin 16
-
Usai Dipanggil KPK, Pegawai Pajak yang Buka Jasa Konsultan Tutup Usaha
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan ada empat orang pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang sudah dipanggil untuk mengklarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Keempatnya dipanggil oleh tim Direktorat LHKPN KPK lantaran diketahui turut memiliki usaha yang berpotensi memiliki konflik kepentingan, dengan tanggung jawab mereka di masing-masing Ditjen Kementerian. […]
-
Emak-emak Arisan Rp 2,5 M di Makassar Baru Urus NPWP Usai Viral
Emak-emak peserta arisan Rp 2,5 miliar di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), baru mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) setelah viral di media sosial. Hal itu disampaikan pihak Kanwil Ditjen Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara (Sulselbartra). Dilansir detikSulsel, Senin (29/5/2023), Plt Kabid P2 Humas Ditjen Pajak Sulselbartra Alimuddin Lisaw mengatakan sejumlah peserta arisan ada yang […]
-
Pengadilan Pajak Pindah ke MA, Pakar: Bagaimana Bisa Independen Kalau Masih di Kemenkeu?
Pakar Hukum Tata Negara, Susi Dwi Harijanti, mencatat beberapa hal terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengalihkan sistem Pengadilan Pajak. Itu akan berpindah dari semula di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke Mahkamah Agung (MA). Susi menyatakan, Kementerian Keuangan harus memahami makna Pengadilan Pajak. Sebagai sebuah pengadilan, itu disebutnya harus tunduk pada prinsip-prinsip sebuah pengadilan. Ia lantas […]
-
Gross Split Migas Diubah, Bagi Hasil Sebelum Pajak Lebih Kompetitif
Pemerintah menyusun revisi skema kontrak bagi hasil gross split yang selama ini tertuang dalam Permen ESDM 8/2017. Dalam pembaruan kali ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeklaim bisa mendorong bisnis hulu migas menjadi lebih sederhana, cepat, dan kompetitif. Skema baru gross split ini berjuluk New Simplified Gross Split. Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas […]
-
Pengurangan atas Sanksi 100% di PER-5/PJ/2023, Dirjen Pajak Ingin Ini
Dengan adanya pengurangan sanksi, Ditjen Pajak (DJP) berharap wajib pajak orang pribadi memanfaatkan skema restitusi dipercepat (Pasal 17D UU KUP) sesuai dengan PER-5/PJ/2023. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (24/5/2023). Pascaberlakunya PER-5/PJ/2023, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan Pasal 17B atau 17D UU KUP untuk lebih bayar hingga Rp100 […]
WA only