Author: Admin 16
-
Dapat Kode Eror Ini Saat Bikin e-Faktur, DJP: Bisa Karena Virus
Wajib pajak diminta memastikan perangkat yang dipakai untuk membuat e-faktur bebas dari virus. Sebab, tidak jarang kode eror ditemui wajib pajak lantaran adanya virus dalam perangkat tersebut. Permasalahan tersebut menjadi salah satu topik yang dibahas dalam podcast yang diadakan KP2KP Sanana dan dipandu langsung oleh Kepala KP2KP Sanana Septian Sukma dan Staff KP2KP Sanana Hanif […]
-
Kemplang Pajak Rp800 Juta, Wirawan Dituntut 2 Tahun Penjara
Terdakwa pengemplang pajak senilai Rp800 juta I Ketut Wirawan dituntut pidana penjara selama dua tahun. Tuntutan tersebut telah dilayangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali dalam sidang yang digelar secara daring di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar. Dalam surat tuntutan JPU, terdakwa dinyatakan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana […]
-
Jepang Berencana Naikkan Pajak Tembakau untuk Mendanai Proyek Pertahanan
Pemerintah Jepang semakin serius untuk memperluas program pertahanannya. Kali ini, para pejabat pemerintahan Perdana Menteri Fumio Kishida berencana menaikkan pajak tembakau demi mendapatkan pemasukan lebih untuk program pertahanan. Dilansir dari Kyodo, koalisi Partai Demokrat Liberal (LDP) dan Partai Komeito saat ini sedang mencari cara untuk mendapatkan dana gabungan hingga 43 triliun yen, atau sekitar Rp […]
-
BRI Jadi BUMN Dengan Kontribusi Dividen & Pajak Terbaik
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) dinobatkan perseroan meraih predikat sebagai BUMN berprestasi yang memberikan Kontribusi Dividen Terbaik ke Negara. Seperti diketahui, Kementerian Keuangan mencatat, dari perolehan laba 2021, BRI telah memberikan setoran dividen untuk negara dengan jumlah dividen mencapai Rp 14,05 triliun atau menjadi yang terbesar dari seluruh BUMN. Atas kontribusi besar BRI […]
-
Kemenkeu Revisi Ketentuan Pengelolaan PNBP Kekayaan Negara Dipisahkan
Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 179/2022 mengenai pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari kekayaan negara dipisahkan (KND) oleh bendahara umum negara. PMK 179/2022 dirilis sebagai aturan pelaksana Peraturan Pemerintah (PP) 58/2020. Beleid tersebut memberikan kewenangan kepada menteri keuangan sekali bendahara umum negara untuk menetapkan PNBP tertentu, termasuk hasil pengelolaan KND. “Untuk melaksanakan ketentuan […]
WA only