Author: Admin 16
-
Mencermati Seluk-beluk Tindak Pidana Perpajakan karena Kealpaan
Dalam sistem perpajakan Indonesia, terdapat beberapa pelanggaran yang membuat pelakunya dijatuhkan sanksi pidana. Tindak pidana perpajakan ini, telah diatur dalam Undang-undang (UU) di bidang perpajakan. Secara umum, aturan hukum pidana diatur dalam KUHP. Namun, khusus untuk tindak pidana di bidang perpajakan, berlaku ketentuan lex specialis derogat legi generalis, di mana ketentuan yang khusus mengesampingkan ketentuan […]
-
Ada UU HKPD, Pemda Perlu Tetapkan Target Pajak Secara Lebih Presisi
Pemda dipandang perlu menetapkan target penerimaan pajak dan retribusi daerah secara lebih presisi seiring dengan ditetapkannya UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Researcher DDTC Fiscal Research & Advisory Lenida Ayumi mengatakan Pasal 102 UU HKPD mengamanatkan kepada pemda untuk menyusun target pajak daerah dengan mempertimbangkan kebijakan ekonomi daerah dan […]
-
Ekonomi Indonesia Biayanya Mahal, Kok Bisa?
Ekonom senior Indef Aviliani mengatakan kawasan khusus ekonomi (KEK) menjadi jawaban atas permasalahan mahalnya biaya ekonomi Indonesia. Menurutnya, salah satu penyebab rendahnya daya saing Indonesia adalah karena biaya ekonominya yang sangat mahal. “Dengan isu di G20 mengenai isu lingkungan dan kita sudah berkomitmen di 2030 sehingga kita harus mewajibkan semua itu pada kawasan khusus ekonomi. Karena […]
-
Metode Optimalisasi Ekonomi Melalui Reformasi Pajak
Penerimaan pajak turun signifikan pada tahun 2020 akibat wabah Covid-19, sebesar -16,88 persen dari tahun 2019. Rasio perpajakan semakin menurun, mencapai 8,33 persen, level terendah dalam 2 tahun sebelumnya. Pemerintah menerapkan sejumlah langkah, yang secara kolektif dikenal sebagai reformasi pajak, untuk sekali lagi meningkatkan pengumpulan pajak sebagai tanggapan terhadap penurunan rasio pajak.Penetapan harga komoditas dasar […]
-
DJP Jelaskan Aturan Pengkreditan Pajak Masukan atas Pupuk Bersubsidi
Ditjen Pajak (DJP) memberikan edukasi kepada wajib pajak secara daring perihal pengkreditan pajak masukan atas penyerahan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian seperti diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 66/2022. PMK 66/2022 mengenai pajak pertambahan nilai atas penyerahan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian itu merevisi PMK sebelumnya, PMK 62/2015. PMK tersebut diterbitkan untuk menampung penyesuaian […]
WA only