Author: Admin 16
-
Pajak Progresif dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bakal Dihapus, Ini Alasannya
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI mengusulkan penghapusan Pajak Progresif dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB II). Mereka meminta agar Pemerintah Daerah (Pemda) segera melaksanakan kewenangan tersebut. “Sebagaimana amanah UU No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), sudah mengatur penghapusan BBN 2. Pemerintah provinsi dapat melakukan pembebasan ini karena mereka mempunyai […]
-
Harga Energi Tinggi, Kementerian ESDM: Penerapan Pajak Karbon Belum Tepat!
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan alasan pemerintah menunda penerapan pajak karbon disebabkan tingginya harga komoditas energi. Semula, penarikan pajak karbon diberlakukan pada Juli 2022 pada sektor Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Tanah Air. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menyampaikan, pemerintah masih melihat kapan […]
-
ESDM: Pajak Karbon Ditunda karena Harga Komoditas Energi Masih Tinggi
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan bahwa penundaan implementasi pajak karbon disebabkan karena masih tingginya harga komoditas energi global. Pemerintah merasa kondisi tersebut menjadi pertimbangan untuk menunda sekaligus mencari momen yang tepat untuk melaksanakan pajak karbon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. “Pemerintah […]
-
Soal Pajak Karbon, Kementerian ESDM: Saat Ini Bukan Waktu yang Tepat!
Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana bicara soal pajak karbon yang hingga kini tak kunjung diterapkan juga di Indonesia. Pajak karbon sendiri masuk ke dalam UU no 7 tahun 2021 soal Harmonisasi Peraturan Pajak (HPP). Dadan bilang sejauh ini pemerintah masih menimbang soal waktu yang cocok untuk penerapan pajak […]
-
Pemda Diminta Hapus Pajak Progresif dan BBN Kendaraan Bekas
Pembina Samsat Nasional Rivan A. Purwantono mengatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) agar menghapus dua pajak kendaraan, yaitu progresif dan Bea Balik Nama (BBN) 2. Pajak progresif adalah pajak yang dibebankan pemilik lebih dari satu mobil atau motor yang tinggal di satu tempat berdasarkan Kartu Keluarga. Sedangkan BBN 2 yakni […]
WA only