Author: Admin 16
-
DJBC Sebut Perusahaan KB dan KITE Berkontribusi 36,27% Ekspor Nasional
Pekerja menggunakan alat berat saat memindahkan peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (5/8/2022). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/nym. BANDUNG, DDTCNews – Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) mencatat kontribusi ekspor dari perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat (KB) dan kemudahan impor untuk tujuan ekspor (KITE) terhadap ekspor nasional hingga Juli 2022 mencapai 36,27%. Direktur Fasilitas Kepabeanan DJBC […]
-
BPKPAD Lirik Potensi Pajak di Kawasan Wisata Kuliner Bandarmasih Tempo Doloe
Pesatnya perkembangan Bandarmasih Tempo Doloe mencuatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin. Menjadi target, Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin akhirnya melirik kawasan wisata kuliner tersebut untuk ditarik pajaknya. Langkah tersebut ditempuh dengan terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada para pemilik gerai UMKM di Bandarmasih Tempo Doloe, senin sore (8/8/2022). Hal […]
-
Punya Utang Pajak tapi Nggak Dibayar, Siap-siap Disandera!
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menagih wajib pajak (WP) yang belum melunasi utang pajaknya. Tindakan penagihan itu merupakan wewenang DJP yang akan dilakukan tidak hanya sekali, melainkan melalui beberapa tahapan. Proses penagihan dimulai dari adanya dasar penagihan yang terdiri dari Surat Tagih Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan (SK […]
-
Ekonomi Jawa Tengah Kuartal II 2022 Tumbuh Di Atas Rata-Rata Nasional, Tapi Ada PR
Perekonomi Jawa Tengah pada triwulan II 20022 tumbuh kencang bahkan melebihi rata-rata nasional. Namun ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemerintah pusat maupun daerah jika ingin pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah meningkat lagi pada kuartal III 2022. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah mengumumkan pemulihan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan II 2022 berlangsung lebih […]
-
Eksekusi Pajak Karbon Tunggu Momentum yang Pas, Kapan?
Dalam rangka menurunkan emisi karbon, pemerintah telah membuat instrumen pengenaan pajak bagi kegiatan usaha yang menghasilkan emisi. Sayangnya, instrumen pajak karbon yang seharusnya diterapkan per 1 April 2022 lalu masih belum diimplementasikan. Alasannya karena ketidakpastian global yang membuat ekonomi belum stabil. Sehingga pemerintah masih menunggu momen yang pas untuk bisa merealisasikan amanat UU Harmonisasi Peraturan […]
WA only