Author: Admin 16
-
Tenang! Tak Perlu Takut, Tax Amnesty II Bukan Jebakan Betmen
Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias tax amnesty jilid II pada hari terakhirnya, Kamis (30/6/2022) pukul 08:00 WIB sudah berhasil mendapatkan jumlah setoran hingga Rp 54,23 triliun dengan jumlah pelapor 212.240 wajib pajak. Namun ternyata selama enam bulan berjalan masih banyak orang ragu untuk ikut PPS karena merasa hal itu adalah jebakan Batman. Neilmadrin Noor, Direktur […]
-
Hari Terakhir Program Tax Amnesty Jilid II, 212 Ribu WP Sudah Laporkan Hartanya
Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias Tax Amnesty Jilid II akan berakhir pada hari ini Kamis (30/6/2022), program yang sudah dijalankan dari awal tahun ini diharapkan bisa meningkatkan pundi-pundi penerimaan negara. Adapun hingga pukul 9:50 Wib pagi ini Kamis (30/6/2022) program Tax Amnesty telah diikuti oleh 212.240 wajib pajak dengan 264.242 surat keterangan. Berdasarkan data Direktorat […]
-
Hari Ini Kesempatan Terakhir Tax Amnesty Jilid II
Hari ini, Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias Tax Amnesty Jilid II berakhir. Silakan para wajib pajak untuk memanfaatkan kesempatan ini. Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) berharap dapat memperoleh penerimaan negara dari program tax amnesty secara maksimal. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Neilmaldrin Noor yakin penerimaan pajak dari tax amnesty bisa maksimal karena […]
-
BKPM Beberkan Dugaan Mengapa Skema Insentif Pajak Tak Laku di Investasi EBT
Pemerintah Indonesia telah memberikan beberapa skema insentif yang bisa dipilih mulai dari tax holiday, tax allowance dan super tax deduction, namun demikian skema insentif tersebut dinilai belum efektif dalam meningkatkan investasi di bidang energi baru terbarukan (EBT). Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Nurul Ikhwan menilai, mungkin saja insentif yang diharapkan ada kaitannya dengan […]
-
Pelaporan Diskon PPnBM Kendaraan Bermotor Tak Sesuai Ketentuan, Kemenkeu Janji Menindaklanjuti
Badan Pengawas Keuangan (BPK) menemukan pelaporan pajak penjualan atas barang mewah yang ditanggung pemerintah (PPnBm DTP) tak sesuai ketentuan. Kementerian Keuangan (Kementerian) klaim akan menindaklanjuti laporan tersebut. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Kemenkeu Yon Arsal mengatakan bahwa tidak ingat secara rinci detail temuan. “Cuma pastinya setiap temuan BPK akan di-follow up sesuai rekomendasi,” […]
WA only