Author: Admin 16
-

Akses Layanan Perbankan Tingkatkan Kepatuhan Pajak
Perluasan akses masyarakat dan pelaku usaha terhadap layanan perbankan menjadi salah satu strategi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Semakin banyak perusahaan yang terhubung dengan sistem keuangan formal, semakin kecil peluang terjadinya penggelapan pajak. Laporan Bank Dunia yang berjudul Indonesia: Unlocking Businesses’ Tax Potential for Growth dan dirilis pada Juli 2026 menunjukkan bahwa perusahaan yang […]
-

DJP Larang Rekam Pembahasan SP2DK, Pakar: Terlalu Berlebihan
Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang melarang wajib pajak merekam pembahasan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) secara daring menuai kritik. Konsultan pajak menilai aturan tersebut berpotensi menciptakan ketimpangan posisi antara fiskus dan wajib pajak serta dapat menggerus kepercayaan dan kepatuhan sukarela. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melarang wajib pajak merekam proses […]
-

Jakarta Mulai Kalkulasi Pajak Mobil Listrik
Gaikindo menunggu aturan pajak mobil listrik, industri mencermati dampaknya terhadap pasar JAKARTA. Era insentif penuh bagi mobil listrik di Jakarta berpotensi segera berakhir. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mengkaji skema baru Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berdasarkan harga kendaraan. Kebijakan ini dinilai dapat mengubah peta pasar kendaraan listrik, terutama pada segmen menengah hingga premium. Pemprov DKI […]
-

Purbaya: PPh 0% di PFII Bukan Potential Loss, tapi Potential Gain
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemberian insentif PPh badan sebesar 0% hingga 50 tahun merupakan strategi untuk menarik investor besar menanamkan modal di pusat finansial internasional Indonesia (PFII). Topik ini menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Jumat (24/7/2026). Menurut Purbaya, pemberian insentif PPh badan bagi investor di PFII tidak akan menimbulkan […]
-

Realisasi Pajak Sektor Digital Capai Rp8,68 Triliun di Semester I
Ditjen Pajak (DJP) mencatat penerimaan pajak dari sektor digital pada semester I/2026 senilai Rp8,68 triliun. Jumlah itu terdiri atas penerimaan PPN PMSE senilai Rp6,34 triliun, pajak kripto Rp205 miliar, P2P lending atau fintech Rp695,84 miliar, dan pajak atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (pajak SIPP) Rp1,44 triliun. “Kami berharap kepatuhan […]
WA only