Author: Admin 16
-

DJP Raup Rp 7,19 Triliun dari Pajak Pinjaman Daring dan Kripto
Penerimaan pajak dari bisnis financial technology (fintech) peer-to-peer (P2P) lending dan aset kripto mencapai Rp 7,19 triliun hingga akhir Juni 2026. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Inge Diana Rismawanti melaporkan bahwa kontribusi terbesar berasal dari pajak fintech P2P lending yang mencapai Rp 5,1 triliun. “Kami berharap kepatuhan pelaku […]
-

DJP: SE-9/PJ/2026 untuk Sederhanakan Prosedur Permintaan Data Keuangan
Ditjen Pajak (DJP) menegaskan proses meminta informasi dan/atau bukti atau keterangan (IBK) kepada lembaga keuangan untuk kepentingan perpajakan merupakan hal yang lazim dilakukan. Dirjen Pajak Bimo Wijanto menjelaskan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-9/PJ/2026 diterbitkan dalam rangka memperkuat tata kelola dan pelaksanaan permintaan IBK keuangan bagi internal DJP sehingga prosedurnya makin efisien dan efektif. “Itu […]
-

DJP: Permintaan Data Keuangan ke Bank Sudah Praktik Lazim
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan kewenangan meminta informasi, bukti, atau keterangan (IBK) keuangan kepada lembaga keuangan untuk kepentingan perpajakan bukan merupakan kebijakan baru. Melalui Surat Edaran (SE) Nomor SE 9/PJ/2026, DJP hanya memperkuat tata kelola internal agar proses permintaan informasi keuangan berlangsung lebih efisien. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan surat edaran tersebut diterbitkan untuk […]
-

Ditjen Pajak Siap Buka Data Tax Ratio di Hadapan DPR
JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan bakal meningkatkan transparansi data perpajakan dengan membuka data agregat yang dapat dimanfaatkan untuk analisis tanpa mengungkap identitas wajib pajak. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, data yang akan dipublikasikan nantinya mencakup berbagai variabel yang memungkinkan penyusunan dynamic modelling berbasis data mikro dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas wajib […]
-

Purbaya: Wajib Pajak Patuh Tak Perlu Resah
JAKARTA. Pemerintah meminta masyarakat tidak khawatir dengan penerapan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Pemerintah meminta wajib pajak yang telah memenuhi kewajibannya tidak khawatir lantaran otoritas hanya berupaya meningkatkan kepatuhan perpajakan. Upaya tersebut dilakukan pemerintah di bawah petunjuk pelaksanaan berupa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-9/PJ/2026 yang diterbitkan pada 16 Juli 2026. Melalui surat […]
WA only