Author: Admin 16
-
DJP Ubah Batas Lebih Bayar Restitusi Dipercepat PPN Jadi Rp5 Miliar
Jakarta – Pemerintah menyesuaikan jumlah batas lebih bayar restitusi dipercepat pajak pertambahan nilai (PPN) bagi pengusaha kena pajak yang memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak persyaratan tertentu menjadi Rp5 miliar dari sebelumnya Rp1 miliar. Penyesuaian batasan tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas PMK-39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran […]
-
Bantu Pengusaha, Batas Atas Restitusi Pajak Naik Jadi Rp 5 M
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menaikkan batas atas lebih bayar atau restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi Rp 5 miliar bagi pengusaha. Sebelumnya batas atas pengembalian lebih bayar pajak hanya sampai Rp 1 miliar. Ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.03/2021 tentang perubahan kedua atas PMK39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak […]
-
RI Kaji Pajak Ekspor Progresif, Nikel Cetak Harga Tertinggi dalam 1 Dekade
Harga nikel mencatat kenaikan tertinggi selama lebih dari 1 dekade setelah pemerintah Indonesia mempertimbangkan untuk memberlakukan pajak ekspor bagi komoditas ini. Berdasarkan data Bloomberg pada Kamis (13/1/2022), harga nikel sempat naik hingga 1,2 persen ke level US$22.064 per ton di London Metal Exchange (LME). Angka tersebut merupakan harga tertinggi sejak September 2011 lalu. Harga logam […]
-
DJP Siap Luncurkan Core Tax Administration System di 2023, Apa itu?
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan meluncurkan sistem inti administrasi perpajakan atau core tax administration system mulai 2023 mendatang. Sistem baru ini nantinya tidak lagi dilakukan secara bertahap melalui banyak fase implementasi dan penyesuaian. “Sudah bukan lagi penyesuaian pada 2023 Oktober, tapi betul-betul kita start karena kami akan jalankan rolling out secara bersamaan. Tidak lagi […]
-
“Tax Amnesty” Jilid II, Ikut atau Tidak?
Pasca Program Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty (TA) Jilid I tahun 2016-2017, Indonesia kini kembali mengadakan TA Jilid II dengan aturan main yang sedikit berbeda. Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), TA Jilid II berlaku mulai 1 Januari 2022 dan berakhir pada 30 Juni 2022. TA Jilid II kali […]
WA only