Author: Admin 16

  • Ingin bebas pajak dividen? Simak beberapa langkah yang perlu dipahami

    Ingin bebas pajak dividen? Simak beberapa langkah yang perlu dipahami

    JAKARTA. Mendekati akhir tahun, saatnya merekap portofolio yang dikumpulkan sepanjang tahun ini. Kabar baik bagi investor yang mendapat cuan dari dividen, Direktorat Jendral Pajak (DJP) tidak mengenakan pajak untuk instrumen investasi jenis ini. Dengan kata lain, dividen bebas pajak penghasilan (PPh). Namun, tentu ada sejumlah persiapan supaya dividen yang diterima tidak dikenakan pajak. Perlu diketahui, […]

  • Begini cara agar dapatkan pengecualian pajak atas dividen

    Begini cara agar dapatkan pengecualian pajak atas dividen

    JAKARTA. Pemerintah telah memberikan insentif kepada investor dalam negeri berupa pengecualian pajak penghasilan (PPh) atas dividen. Namun, untuk mendapatkan pembebasan pajak sebesar 10% tersebut ada beberapa hal yang musti dilakukan wajib pajak. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, […]

  • Menperin Usulkan Insentif PPnBM Mobil DTP Berlaku Permanen

    Menperin Usulkan Insentif PPnBM Mobil DTP Berlaku Permanen

     Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengusulkan insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mobil ditanggung pemerintah (DTP) diberikan secara permanen. Agus beralasan insentif PPnBM ditanggung pemerintah akan mendorong pemulihan di sektor otomotif secara berkelanjutan. Terlebih, sektor tersebut memiliki banyak industri turunan sehingga dampaknya lebih terasa. “Pemerintah sedang mempersiapkannya secara berhati-hati dengan memperhitungkan cost and benefit serta menyusun time […]

  • UU HKPD Amanatkan Pemda Anggarkan Target Pajak Lebih Akurat

    UU HKPD Amanatkan Pemda Anggarkan Target Pajak Lebih Akurat

    DDTCNews – Disahkannya UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) mendorong pemda untuk menganggarkan pajak dan retribusi daerah dengan lebih baik. Merujuk pada Pasal 102 ayat (1) UU HKPD, penganggaran pajak dan retribusi daerah pada APBD setidaknya harus mempertimbangkan kebijakan makroekonomi daerah dan potensi pajak serta retribusi di daerah. “Kebijakan makroekonomi daerah […]

  • Pajak Karbon Indonesia Termasuk Rendah Dibanding Negara Lain

    Pajak Karbon Indonesia Termasuk Rendah Dibanding Negara Lain

    Jakarta: Pemerintah akan mulai menerapkan pajak karbon sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Sebagai tahap awal, pajak karbon akan diterapkan pada sektor Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara pada 1 April 2022 dengan tarif Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) diterapkan pada jumlah emisi yang melebihi cap yang ditetapkan. “Tapi di sisi […]

WhatsApp WA only