Author: Admin 16
-

SKK Migas Ungkap Banyak Proyek Tak Ekonomis, Kucuran Insentif Dinanti
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa terdapat proyek-proyek hulu migas di dalam negeri yang tidak mencapai nilai keekonomian sehingga membuat proyek-proyek tersebut tidak dikerjakan oleh kontraktor. Deputi Perencanaan SKK Migas Benny Lubiantara mengatakan sebagian besar dari proyek yang ada baik proyek lapangan minyak maupun gas tidak menarik bagi […]
-

Sri Mulyani Yakin RUU HKPD Bakal Dongkrak Pendapatan Asli Daerah hingga 50 Persen
JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa penyederhanaan jenis pajak dan retribusi daerah dalam RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) berpotensi mendorong kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) hingga 50 persen. Sri Mulyani menjelaskan, salah satu pilar dari RUU HKPD adalah untuk memperkuat reformasi perpajakan dan retribusi daerah melalui penyederhanaan jenis […]
-

Pertamina Realisasikan Pengeboran Sumur ke-100 di Blok Rokan
PT Pertamina Hulu Rokan terus mengejar target pengeboran sepanjang tahun ini. Sepanjang 100 hari setelah alih kelola Blok Rokan, tercatat telah ada 100 pengeboran sumur yang direalisasikan. Direktur Utama Pertamina Hulu Rokan (PHR) Jaffee Suardin mengatakan, perusahaan telah berhasil melakukan pengeboran Sumur Petapahan 462 di Kabupaten Kampar pada Minggu 21 November 2021. Dia menjelaskan, pengeboran […]
-

Khawatir Ganggu Investasi, Menkeu Tolak Usulan DPR Soal Pajak Kekayaan
Menteri Keuangan Filipina Carlos G. Dominguez III menolak usulan DPR untuk menerapkan pajak kekayaan lantaran berpotensi mendorong penghindaran pajak secara agresif dan membuat investor lari dari Filipina. “Banyak negara yang sebelumnya mengenakan pajak kekayaan akhirnya mencabut langkah-langkah tersebut, terutama karena meningkatnya mobilitas modal dan akses ke suaka pajak di negara lain,” kata Dominguez, dikutip pada […]
-

DJP Sebut Wajib Pajak Belum Manfaatkan e-Objection Secara Optimal
Ditjen Pajak (DJP) menyebutkan intensitas pemanfaatan aplikasi penyampaian keberatan secara elektronik atau e-Objection masih relatif rendah. Direktur Keberatan dan Banding DJP Wansepta Nirwanda mengatakan penggunaan aplikasi e-objection masih terbilang rendah sejak dirilis pada 1 Agustus 2020. Menurutnya, wajib pajak masih mengandalkan saluran konvensional dalam mengajukan keberatan. “e-Objection yang mulai diimplementasikan sejak 1 Agustus 2020, tetapi belum dimanfaatkan […]
WA only