Author: Admin 16
-
Tidak Setorkan Pajak, Kafe Disegel Petugas
Pemkot Medan, Sumatera Utara menyegel sebuah kafe lantaran tidak menyetorkan pajak kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), tetapi memungut pajak dari konsumen. Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman mengatakan kafe tersebut tidak terdaftar sebagai wajib pajak restoran, tetapi malah memungut pajak kepada pelanggan. Menurutnya, praktik curang tersebut telah berlangsung selama 9 bulan. “Ternyata […]
-
Jadi Agenda Prioritas, Digitalisasi Administrasi Pajak Sudah Mendesak
Pemkab Sukabumi, Jawa Barat menegaskan digitalisasi administrasi pajak daerah dan retribusi daerah akan menjadi agenda prioritas untuk dilaksanakan. Asisten Daerah Bidang Administrasi Pembangunan Pemkot Sukabumi Iskandar Ifhan mengatakan digitalisasi pajak dan retribusi sudah mendesak untuk dilakukan. Menurutnya, upaya digitalisasi menjadi syarat utama untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). “Digitalisasi dalam pajak dan retribusi daerah, merupakan […]
-
Wah, Bayar Pajak Kendaraan Kini Bisa di Indomaret dan Alfamart
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banten menambah kanal pembayaran untuk mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dengan menggandeng minimarket. Kepala Bapenda Banten Opar Sohari mengatakan wajib pajak kini dapat membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) secara mudah melalui minimarket, yaitu Indomaret dan Alfamart yang tersebar di wilayah Banten. “Di masa pandemi seperti sekarang ini, kami […]
-
Ini Aturan Baru Soal Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan peraturan baru mengenai tata cara pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 155/2021. Terbitnya beleid ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, 59, 70, 81, dan 89 Peraturan Pemerintah (PP) 58/2020 serta Pasal 12 PP 1/2021. “Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan [9 November 2021],” […]
-
Peserta Tax Amnesty Ikut PPS, Menkeu: Kesempatan Hindari Sanksi 200%
Program pengungkapan sukarela (PPS) menjadi kesempatan yang baik bagi peserta tax amnesty 2016/2017. Hal tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (22/11/2021). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan untuk wajib pajak orang pribadi dan badan peserta tax amnesty, PPS menjadi kesempatan yang baik untuk mengungkap semua harta yang belum dilaporkan. Apalagi, ada ancaman sanksi 200%. […]
WA only