Author: Admin 16
-
Aturan Disahkan, Usaha Pertanian dan Perikanan Bisa Bebas Pajak
Pemerintah Filipina mengesahkan Peraturan Pendapatan No. 19-2021 yang memberikan insentif pembebasan pajak bagi kelompok usaha yang sudah terdaftar sebagai usaha mikro atau Barangay Micro Business Enterprise (BMBE). Biro Pendapatan Dalam Negeri Filipina menyatakan pelaku usaha yang terdaftar sebagai BMBE memiliki aset tidak melebihi PHP3 juta atau sekitar Rp855,17 juta, termasuk aset dari pinjaman tetapi tidak […]
-
Menilik Lagi Perubahan Sikap Irlandia Soal Pajak Minimum Global
Setelah cukup lama kukuh menolak, Irlandia akhirnya menyetujui kesepakatan pajak minimum global. Irlandia memang selalu menyuarakan kekhawatirannya tentang kesepakatan pajak minimum global yang ditakutkan berimbas pada iklim investasi. Namun, kini Irlandia berubah haluan. Menteri Keuangan Irlandia Paschal Donohoe pun menyadari bahwa keuntungan bagi negaranya akan lebih besar dengan bergabung dalam kesepakatan ketimbang kukuh menolak pajak […]
-
IEF Research: Kebijakan ekonomi harus berbasis riset dan bukti
JAKARTA. Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research Institute menilai peran elemen bangsa lintas sektor sangat diperlukan untuk mencapai kemandirian ekonomi yang meneguhkan komitmen membangun bangsa. Peneliti Senior IEF dan sekaligus Guru Besar Universitas Negeri Malang (UM) Profesor Imam Mukhlis mengatakan, kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah harus presisi dan tepat sasaran untuk mencapai kemandirian ekonomi. Oleh […]
-
IEF Research: Kebijakan ekonomi harus berbasis riset dan bukti
JAKARTA. Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research Institute menilai peran elemen bangsa lintas sektor sangat diperlukan untuk mencapai kemandirian ekonomi yang meneguhkan komitmen membangun bangsa. Peneliti Senior IEF dan sekaligus Guru Besar Universitas Negeri Malang (UM) Profesor Imam Mukhlis mengatakan, kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah harus presisi dan tepat sasaran untuk mencapai kemandirian ekonomi. Oleh […]
-
Di Pertemuan G-20, Sri Mulyani Bakal Pamerkan Progres Reformasi Pajak
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana memaparkan upaya pemerintah melakukan reformasi struktural dalam pertemuan negara anggota G-20 ketika Indonesia menjadi presidensi pada 2022. Sri Mulyani mengatakan Presidensi G-20 menjadi kesempatan yang baik untuk menyampaikan progres reformasi struktural yang dilakukan Indonesia. Reformasi itu misalnya tercermin dari disahkannya UU Cipta Kerja dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). […]
WA only