Author: Admin 16
-
Ingat, Ini Waktu Penerapan Ketentuan Pajak dalam UU HPP
Jakarta. Pemerintah resmi mengundangkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 pada 29 Oktober 2021 setelah disahkan DPR menjadi UU HPP pada 7 Oktober 2021. Meski meliputi sejumlah ketentuan perpajakan, namun penerapannya diberlakukan berbeda. UU HPP terdiri atas sembilan bab yang memiliki enam ruang lingkup pengaturan, yakni Ketentuan Umum dan Tata […]
-
UU HPP Diundangkan, Pemerintah Matangkan Aturan PPN Final
Jakarta. Ditjen Pajak (DJP) menyiapkan aturan teknis mengenai pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) berskema final, menyusul diundangkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengatakan terdapat sejumlah peraturan yang akan diterbitkan sebelum berlakunya skema PPN final. Misalnya, mengenai skema pemungutan, sektor usaha, serta jenis barang dan/atau jasa yang […]
-
Rancangan Amendemen UU Pajak Pertambahan Nilai Diserahkan ke Parlemen
Pemerintah Belgia resmi mengajukan rancangan amendemen undang-undang pajak pertambahan nilai (PPN) ke parlemen pada 27 Oktober 2021. RUU yang mengubah tarif, ketentuan, dan skema PPN ini mengatur beberapa hal berkaitan dengan teknis administrasi perpajakan. Setidaknya terdapat 5 hal utama yang akan diatur dalam rancangan undang-undang tersebut. “Amendemen yang diusulkan sebagian besar bersifat administratif dan teknis,” […]
-
Ekonomi Membaik, Tax Ratio di Uni Eropa Diperkirakan Tetap Stagnan
Komisi Eropa memproyeksikan rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) atau tax ratio akan mengalami stagnansi dalam beberapa tahun ke depan. Laporan Komisi Eropa menyebutkan realisasi penerimaan pajak di negara-negara anggota pada tahun lalu rata-rata turun 4% meski pertumbuhan ekonomi pada saat bersamaan mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. “Banyak negara anggota yang diperkirakan tax ratio-nya tidak akan meningkat […]
-
Kata pengamat pajak terkait pengenaan pajak pada fasilitas dan tunjangan perusahaan
Jakarta. Pemerintah siap memungut pajak penghasilan (PPh) atas fasilitas atau tunjangan yang diberikan oleh perusahaan. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dalam Bab III yang mengatur tentang PPh, khususnya Pasal 4 ayat (1). Aturan ini mengubah pasal 4 UU no. 7/1983 tentang PPh. Sebagai gambaran, perubahannya adalah penggantian atau imbalan berkenaan […]
WA only