Author: Admin 16
-
Sanksi Keberatan dan Banding Turun, Sengketa Pajak Diyakini Tak Naik
Ditjen Pajak (DJP) meyakini penurunan sanksi keberatan dan banding pada UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) tak akan meningkatkan jumlah pengajuan keberatan dan banding dari wajib pajak. Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan UU HPP merupakan perbaikan dari aspek kebijakan. Sembari melakukan perbaikan dari aspek tersebut, imbuhnya, DJP juga melakukan perbaikan dari sisi […]
-
Layanan Streaming Hingga Barang Online Bakal Dikenai Pajak Penjualan
Pemerintah Inggris berencana memungut pajak penjualan daring (online) atas layanan streaming seperti Netflix dan Spotify, e-book, surat kabar daring, dan barang yang dipesan secara daring, tetapi diambil di toko. Departemen keuangan Inggris menyatakan akan menyelenggarakan konsultasi publik terkait dengan pajak penjualan barang dan jasa elektronik tersebut. Selain itu, skema pemungutan pajak penjualan tersebut juga tengah ditindaklanjuti. “Kami […]
-
Dampak Konsensus Pajak Global Diperkirakan Baru Terasa pada 2025
Departemen Keuangan Irlandia memperkirakan setoran pajak dari pajak penghasilan perusahaan atau PPh badan akan tetap tumbuh positif sampai dengan 2025 meskipun konsensus pajak global resmi berlaku. Departemen Keuangan (Depkeu) menyebutkan ketentuan konsensus global melalui Pilar I dan Pilar II diproyeksikan tidak membuat penerimaan pajak dari PPh Badan mengalami kontraksi. Setoran pajak tetap tumbuh positif hingga […]
-
UU HPP Diundangkan, Ketentuan Baru PPh Berlaku di Tahun Pajak 2022
UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) resmi berlaku seiring diundangkannya UU 7/2021 pada 29 Oktober 2021. Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU HPP, ketentuan-ketentuan baru pada UU PPh yang diubah melalui UU HPP mulai berlaku pada tahun depan. “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mulai berlaku pada tahun pajak 2022,” bunyi Pasal 17 ayat […]
-
UU HPP Resmi Diteken Jokowi, Ini Ketentuan Lengkap Tarif PPN hingga PPh
JAKARTA. Undang-Undang 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP resmi ditandatangani dan diundangkan oleh Presiden Joko Widodo pada 29 Oktober 2021. Aturan itu terdiri dari sembilan bab dengan enam ruang lingkup pengaturan. Jokowi resmi menandatangani aturan baru perpajakan itu setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan draf usulan pemerintah pada 7 Oktober 2021. Dalam salinan […]
WA only