Author: Admin 16
-
G20 Sepakati Pajak Perusahaan Global 15 Persen
Roma. Para pemimpin ekonomi utama dunia mengesahkan pajak perusahaan minimum global 15 persen saat mereka berkumpul di Italia akhir pekan ini. Roma menjadi tuan rumah KTT G20 untuk pertama kalinya. Krisis kesehatan global, pemulihan ekonomi, dan perubahan iklim menjadi agenda utama KTT G20 tahun ini dengan delegasi membahas secara khusus bagaimana mengurangi ketidaksetaraan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 dan […]
-
Pagu insentif pajak dalam Program PEN nyaris habis
JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan insentif pajak untuk dunia usaha dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 sudah mendekati pagu yang dianggarkan. Padahal, pemerintah masih mempunyai tanggung jawab lebih dari dua bulan untuk menyalurkan insentif tersebut. Sebab, data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan sampai dengan 22 Oktober 2021 realisasi insentif usaha sebesar Rp 60,73 […]
-
Melonjak 13,25%, Penerimaan Pajak Tembus Rp850 Triliun di Kuartal III
Jakarta. Penerimaan pajak kian menunjukkan perbaikan yang terlihat dari realisasi sampai akhir triwulan III-2021 yang mampu melonjak 13,25 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (yoy) mencapai Rp850,06 triliun. Diharapkan penerimaan pajak bisa mencapai target pada tahun ini. Mengutip Antara, Senin, 1 November 2021, pertumbuhan tersebut juga jauh lebih baik ketimbang kontraksi 16,86 persen pada penerimaan pajak […]
-
UU HPP Belum Akan Maksimal Tekan Defisit Anggaran
JAKARTA. Pemerintah akan mengimplementasikan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) mulai tahun depan. Tapi, kebijakan dalam beleid ini diragukan bisa menekan defisit anggaran 2022. Hitungan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya. UU HPP bakal menambah penerimaan pajak sebesar Rp 139,3 triliun di tahun depan. Dus lewat UU HPP , penerimaan perpajakan 2022 bisa mencapai Rp. 1.649,3 […]
-
DJP Atur Ulang WP yang Terdaftar di KPP Badora, Begini Perubahannya
Melalui PER-17/PJ/2025, Ditjen Pajak (DJP) mengubah jenis wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Badan dan Orang Asing (Badora). Perubahan dilakukan untuk menyesuaikan dengan ketentuan mengenai tempat pendaftaran wajib pajak dan pelaku usaha serta tempat pelaporan usaha bagi pengusaha kena pajak (PKP) yang diatur dalam PMK 81/2024. “Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, kemudahan […]
WA only