Author: Admin 16
-

Dirjen Pajak Geram Pengusaha Tambang Banyak yang Tak Lapor Pajak
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto geram lantaran sejumlah pengusaha tambang mineral dan batu bara (minerba) tak taat lapor pajak. Karenanya, pemerintah mengancam para pengusaha minerba tak akan bisa mengantongi persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 apabila tidak patuh perpajakan. Berdasarkan data DJP, jumlah wajib pajak (WP) yang aktif pada sektor minerba tidak sebanding dengan jumlah […]
-

80.739 Wajib Pajak Ditelepon DJP Sepanjang 2024, Anda Termasuk?
Ditjen Pajak (DJP) mencatat telah menelepon 80.739 wajib pajak melalui layanan outbound call pada sepanjang 2024. Outbound call menjadi bagian dari jenis layanan pada Kring Pajak. Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP) DJP, dengan jenama Kring Pajak 1500200, merupakan salah satu pionir contact center lembaga pemerintahan di Indonesia. “Unit ini telah memberikan layanan kepada publik […]
-

Kring Pajak Terima 1.766 Pengaduan dari WP Sepanjang 2024
Ditjen Pajak (DJP) mencatat layanan contact center Kring Pajak telah menerima dan menindaklanjuti 1.766 pengaduan sepanjang 2024. Jumlah pengaduan tersebut susut 36,77% dari tahun sebelumnya 2.793 pengaduan. Pengaduan ini disampaikan oleh wajib pajak melalui telepon, email, dan situs web yang ditindaklanjuti. “DJP terus mengembangkan beragam platform layanan untuk mengoptimalkan fungsi yang dapat dijalankan contact center,” […]
-

Pedagang Usul Baju Impor Bekas Kena Pajak Biar Jadi Bisnis Legal
Aliansi Pedagang Pakaian Bekas Indonesia (APPBI) meminta pemerintah kembali memberlakukan pajak atas impor pakaian bekas agar bisnis tersebut tidak dinyatakan ilegal. Ketua APPBI WR Rahasdikin menyampaikan bahwa pemerintah telah mencabut aturan pajak impor pakaian bekas pada 2017. Dia meminta aturan tersebut kembali diterapkan sebagai pertanda kesanggupan dari kalangan pedagang. “Karena selama ini cuma ada pajak […]
-

Soal Adopsi Amount B, DJP Sedang Pertimbangkan Untung Ruginya
Pemerintah Indonesia tengah mempertimbangkan untuk mengadopsi ketentuan perpajakan dalam Amount B Pilar 1 yang telah disepakati oleh Inclusive Framework. Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak (DJP) Mekar Satria Utama mengatakan Amount B sudah dimasukkan dalam OECD Transfer Pricing Guidelines sebagai lampiran dari bab IV. “Sedang dipertimbangkan. Kami melihat ada beberapa keuntungan jika Indonesia memilih mengadopsi Amount […]
WA only