Author: Admin 16

  • Menkeu Purbaya Bakal Perluas Bandwidth Coretax

    Menkeu Purbaya Bakal Perluas Bandwidth Coretax

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan memperbesar kapasitas bandwidth pada sistem Coretax guna mencegah gangguan layanan. “Saya akan perluas bandwidth-nya dari Coretax supaya sampai April tidak ada gangguan,” ujar Purbaya kepada wartawan usai Sidang Terbuka Satgas Debottlenecking, Senin (26/1/2026). Ia menjelaskan, berdasarkan pengamatannya, sistem Coretax berjalan baik saat digunakan dalam kondisi normal atau ketika […]

  • Ada Kapal Asing Tak Bayar PPh, Purbaya Ancam Potong Anggaran Kemenhub

    Ada Kapal Asing Tak Bayar PPh, Purbaya Ancam Potong Anggaran Kemenhub

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengancam akan memotong anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) jika tidak segera menyelesaikan permasalahan pajak kapal asing yang beroperasi di Indonesia. Seperti diketahui ada kapal asing beroperasi tanpa membayar pajak penghasilan (PPh) dan Pajak pertambahan Nilai (PPN). Hal ini terungkap dalam sidang penyelesaian hambatan berdasarkan aduan pengusaha di kanal Debottlenecking Satuan Tugas […]

  • Ditjen Pajak Rombak Sistem Kerja demi Percepat Pengumpulan Pajak di 2026

    Ditjen Pajak Rombak Sistem Kerja demi Percepat Pengumpulan Pajak di 2026

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus mempercepat reformasi sistem dan sumber daya manusia guna meningkatkan rasio perpajakan atau tax ratio. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan, kunci utama peningkatan tax ratio terletak pada akselerasi mesin-mesin pengumpul penerimaan negara. “Ada satu hal yang memang jadi kata kunci. Kita harus mendorong lebih cepat akselerasi dari mesin-mesin […]

  • DJP Rilis Peraturan Baru Soal Pemblokiran Layanan bagi Penunggak Pajak

    DJP Rilis Peraturan Baru Soal Pemblokiran Layanan bagi Penunggak Pajak

    Ditjen Pajak (DJP) menerbitkan peraturan terbaru, yaitu Peraturan Dirjen Pajak No. PER-27/PJ/2025, yang mengatur pemberian rekomendasi dan/atau permohonan pembatasan atau pemblokiran layanan publik tertentu dalam rangka penagihan pajak Merujuk pada pasal 2 ayat (1), dirjen pajak dapat memberikan rekomendasi dan/atau mengajukan permohonan pembatasan atau pemblokiran layanan publik tertentu dalam rangka penagihan pajak terhadap penanggung pajak […]

  • Kebijakan Blokir Layanan Publik Dinilai Hanya Berdampak pada Kelas Menengah Bawah

    Kebijakan Blokir Layanan Publik Dinilai Hanya Berdampak pada Kelas Menengah Bawah

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2025 yang mengatur tata cara pemberian rekomendasi dan/atau permohonan pembatasan hingga pemblokiran layanan publik tertentu dalam rangka penagihan pajak.  Namun, efektivitas kebijakan tersebut untuk mengejar penunggak pajak bernilai besar masih menuai keraguan dari para pengamat. Direktur Ekonomi Center of Economic and […]

WhatsApp WA only