Author: Admin 16
-
Ditjen Pajak Ubah Aturan PPN Atas Agunan Yang Diambil Alih, Ini Perubahannya
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan aturan terkait dengan penyerahan agunan yang diambil oleh kreditur kepada pembeli agunan. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 41 Tahun 2023, penyerahan agunan yang diambil alih (AYDA) oleh kreditur kepada pembeli agunan termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak (BKP) yang dikenai pajak pertambahan nilai (PPN). Direktur Peraturan Perpajakan I Direktorat […]
-
World Bank Sarankan Pemerintah Hapus Fasilitas Pembebasan PPN, Ini Kata Ditjen Pajak
Bank Dunia terus mendorong pemerintah Indonesia untuk menghapus pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN). Dalam laporannya berjudul Pathways Towards Economic Security: Indonesia Poverty Assessment, World Bank merekomendasikan pemerintah untuk menghilangkan pengecualian dan tarif atas PPN. Menurutnya, hal ini dilakukan agar dapat meningkatkan penerimaan PPN. Menanggapi hal tersebut, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal, […]
-
Aturan Pajak Natura Terbit Juni 2023, Fasilitas Kantor ke Karyawan Bakal Kena PPh
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan aturan pajak natura akan terbut Juni 2023. Natura adalah fasilitas kantor atau kenikmatan yang diberikan oleh perusahaan dalam bentuk barang pada pegawai atau karyawan. Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Kemenkeu Hestu Yoga Saksama menjelaskan, aturan pajak natura akan diterbitkan di Juni 2023. “Ini mudah-mudahan bulan depan, sebulan ke […]
-
13,3 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Hingga 10 Mei 2023
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat 13,3 juta wajib pajak (WP), baik orang pribadi maupun badan, telah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) per 10 Mei 2023. Jumlah ini naik 2,84 persen dibandingkan 2022, yaitu 12,9 juta laporan SPT. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo merinci 13,3 juta WP yang telah melaporkan SPT terdiri atas 975 […]
-
WP OP Terlanjur Ajukan Restitusi Pasal 17B, Begini Tindak Lanjutnya
Permohonan restitusi berdasarkan Pasal 17B UU KUP yang diajukan secara lengkap hingga 31 Mei 2023 oleh wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan dengan lebih bayar maksimal Rp100 juta akan ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-5/PJ/2023. Tindak lanjut berdasarkan PER-5/PJ/2023 diterapkan jika DJP hingga 31 Mei 2023 belum melakukan pemeriksaan atas permohonan restitusi […]
WA only