Author: Admin 16
-
KY Serahkan 13 Nama Calon Hakim Agung ke DPR, Ada Khusus Pajak
Komisi Yudisial (KY) resmi menyerahkan 13 nama calon hakim agung (CHA) kepada Komisi III DPR untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Dari 13 CHA tersebut, 3 di antaranya adalah CHA tata usaha negara (TUN) khusus pajak. Mengingat besarnya beban perkara yang harus ditangani, Ketua KY Amzulian Rifai berharap Komisi III DPR […]
-
Bangun Simbiosis Mutualisme dengan Pengusaha, Pemkab Beri Diskon Pajak
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, Jawa Timur, memberikan keringanan pajak sebesar 50% kepada pelaku usaha sektor perhotelan dan restoran. Bupati Lumajang Indah Amperawati Masdar mengatakan keringanan pajak diberikan sebagai respons atas permintaan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Lumajang. Dia berharap keringanan itu dapat mendorong kepatuhan pajak para pengusaha sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata daerah. “PHRI […]
-
Indef Minta Menkeu Purbaya tak Fokus pada Kenaikan Pajak, Ini Alasannya
(dari kiri) Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Muktaruddin, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Haji dan Umroh Mochamad Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Azhar Simanjuntak menggucapkan sumpah jabatan saat pelantikan menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin […]
-
Optimalisasi Setoran PBB, Bupati Sediakan 26 Motor untuk Para Lurah
Pemkab Ponorogo, Jawa Timur menyediakan kendaraan operasional berupa sepeda motor bagi 26 lurah guna mendukung optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menjelaskan penerbitan Inpres No. 1/ 2025 memangkas anggaran perjalanan dinas (perdin) hingga 50%. Untuk itu, pemkab menyediakan motor agar kinerja lurah tidak terganggu meski anggaran perdin […]
-
Optimalisasi Pajak Daerah, Perda Soal Tata Kelola Parkir Direvisi
DPRD Kota Malang tengah menggodok revisi Perda No. 4/2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir. Dalam revisi tersebut, Pemkot Malang didorong mendata dan mensurvei ulang titik parkir secara komprehensif. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Dito Arief Nurakhmadi menjelaskan tujuan survei ialah untuk memetakan secara akurat lokasi-lokasi titik parkir resmi di seluruh kota. Nanti, pemkot akan […]
WA only