Author: Admin 16
-
Restitusi WP OP Dipangkas Jadi 15 Hari Kerja, Ini Pernyataan Resmi DJP APBN, artikel pajak, berita pajak, DPR, efek tax amnesty, kebijakan artikel pajak, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, kebijakan pemerintah APBN, nilai jual objek pajak, NJOP, pajak, pajak bumi dan bangunan, pajak indonesia, Pajak Pertambahan Nilai, PBB, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, PPh, PPh migas, PPh nonmigas, PPn, repatriasi dana dari luar negeri
Mulai 9 Mei 2023, Ditjen Pajak (DJP) mempercepat proses restitusi bagi wajib pajak orang pribadi, dari semula selama 12 bulan menjadi tinggal 15 hari kerja saja. Kemudahan tersebut diberikan khusus kepada wajib pajak orang pribadi yang mengajukan restitusi PPh orang pribadi sesuai Pasal 17B dan 17D UU KUP dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp100 […]
-
OPINI: Manfaat Tax Treaty Bagi Dunia Usaha
Banyak fasilitas dan kemudahan perpajakan yang tersedia bagi pelaku usaha termasuk mereka yang menjalankan usahanya lintas yurisdiksi (cross border) dan salah satunya adalah manfaat treaty (treaty benefits). Pelaku usaha global lebih memprioritaskan kepastian hukum (legal certainty) dan kesetaraan perlakuan (non discrimination) dalam berusaha. Di era ekonomi digital saat ini, jumlah pelaku usaha global semakin banyak […]
-
Kapan Pajak Karbon Akan Diberlakukan?
Bank Dunia merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk segera mengenakan pajak karbon. World Bank menyampaikan, pajak karbon dapat meningkatkan penerimaan dan membuat investasi di sektor karbon tinggi menjadi kurang menarik. Hal ini akan membantu meningkatkan daya saing Indonesia, misalnya terkait dengan ekspor ke negara-negara yang mengenakan tarif impor untuk produk-produk berkandungan karbon tinggi. Seperti mekanisme penyesuaian batas […]
-
Bursa Karbon Berjalan Tahun Ini, Sri Mulyani Siapkan Aturan Pajak
Indonesia akan memulai perdagangan bursa karbon pada bulan September mendatang, setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelesaikan pengurusan regulasinya pada Juni 2023. Menjelang dimulainya perdagangan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pihaknya masih mempersiapkan aturan pajak bursa karbon. “Masih kita lihat bersama-sama nanti,” kata Sri Mulyani kepada wartawan di Energy Building, SCBD, Jakarta, Selasa […]
-
Sri Mulyani Setuju Patok PPN Pendidikan, Tapi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku setuju terhadap usulan Bank Dunia (World Bank) terkait penghapusan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk beberapa sektor seperti pendidikan. Meski demikian, Sri Mulyani mengungkapkan kebijakan tersebut akan menciptakan ruang fiskal bagi penerimaan negara, namun merugikan dari sisi politik. “Sebagai Menteri Keuangan, penting untuk menciptakan ruang fiskal, meningkatkan pendapatan dan […]
WA only