Author: Admin 01
-
Ini Valuasi Bukalapak Setelah Microsoft Suntik Dana Rp 1,4 T
Jakarta – Microsoft akan menjadi salah satu investor dari platform dagang elektronik (e-commerce) Bukalapak dengan menyuntikkan dana US$100 juta atau sekitar Rp1,46 triliun. Suntikan dana segar ini akan membuat valuasi Bukalapak naik menjadi US$2,5 miliar–US$3 miliar. Saat ini Bukalapak didukung oleh Ant Group (terafiliasi dengan Jack Ma), GIC Pte, hingga Group Emtek. Saat dihubungi secara terpisah, Rachmat Kaimuddin, CEO Bukalapak mengatakan […]
-
Menko Airlangga: Digitalisasi UMKM realisasi 2 agenda besar pemerintah
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto mengatakan bahwa digitalisasi UMKM merupakan bentuk realisasi dari dua agenda besar pemerintah RI saat ini, yaitu agenda pemulihan ekonomi nasional dan agenda transformasi digital. “Oleh karena itu, selain penguatan ekosistem UMKM, pemerintah juga melakukan berbagai upaya untuk memperkuat ekosistem digital, khususnya e-commerce,” ujar Menko Airlangga dalam Google For […]
-
Belanja di Lazada, Tokopedia Cs Akan Kena PPN Mulai 1 Desember
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengumumkan sejumlah marketplace akan memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen dari konsumen mulai 1 Desember 2020. e-Commerce itu antara lain Tokopedia hingga Lazada. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan para perusahaan ini sudah memenuhi kriteria sebagai pemungut PPN atas barang dan jasa digital yang dijual. […]
-
DJP Kejar Pajak Para Pemburu Diskon di Lazada Hingga Shopee!
Bagi kalian yang suka berburu diskon dengan belanja online di e-commerce Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Zalora, Blibli.com bersiaplah untuk bayar pajak pertambahan nilai PPN 10% jika beli barang dari penjual di luar negeri. Hal ini merupakan amanat dari PMK No.48 tahun 2020 tentang tata cara penunjukan pemungutan, pemungutan, dan penyetoran laporan pajak pertambahan nilai atas manfaat […]
-
Soal Penurunan Tarif PPh Pasal 26 atas Bunga dengan PP, Ini Alasannya
Ditjen Pajak (DJP) mengungkapkan alasan diaturnya kewenangan pemerintah untuk menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) Pasal 26 atas bunga pada UU PPh yang telah diubah dengan Pasal 111 UU 11/2020 tentang Cipta Kerja. Kasubdit Peraturan Pemotongan dan Pemungutan PPh dan PPh OP DJP Heri Kuswanto mengatakan klausul kewenangan pemerintah untuk menurunkan tarif PPh Pasal 26 sebesar […]
WA only