Author: Admin 01

G-20 dinilai perlu mempertimbangkan konsekuensi yang timbul apabila konsensus atas Pillar 1: Unified Approach dan Pillar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE) yang diusung oleh OECD tercapai. Mantan pejabat OECD Torsten Fensby menilai OECD secara gradual telah berubah menjadi organisasi yang tidak hanya menerbitkan rekomendasi kepada yurisdiksi-yurisdiksi dalam hal sistem perpajakan, tetapi juga mulai mengambil […]

 JAKARTA. Pengesahan Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja dinilai positif bagi investor. Beleid ini dianggap dapat membangkitkan perekonomian Indonesia yang tertekan dampak pandemi virus Covid-19. Wakil Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perdagangan Benny Soetrisno, mengatakan, terobosan omnibus law ini sangat diperlukan agar Indonesia bisa berdaya saing dengan negara-negara lain. Menurutnya, Omnibus Law Cipta […]

Ketentuan identitas pembeli barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) yang harus dicantumkan dalam faktur pajak diperjelas. Hal tersebut menjadi bagian dari perubahan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dimuat dalam klaster Perpajakan UU Cipta Kerja. Adapun terdapat 4 Pasal dalam UU PPN yang mengalami perubahan, salah satunya Pasal 13 UU PPN yang […]

Ditjen Pajak (DJP) menyebut terdapat dua faktor utama yang menjadi penyebab serapan insentif pajak masih rendah hingga akhir September 2020. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan dua faktor yang menyebabkan serapan insentif pajak masih rendah adalah kondisi ekonomi yang masih lemah dan tingkat kepatuhan wajib pajak penerima manfaat yang masih rendah. […]

 Dirjen Pajak Suryo Utomo merilis beleid baru mengenai tata cara penyelesaian permohonan, pelaksanaan, dan evaluasi kesepakatan harga transfer (advance pricing agreement/APA). Tata cara penyelesaian, permohonan, pelaksanaan, dan evaluasi APA tersebut masuk dalam Perdirjen Pajak No.PER-17/PJ/2020. Beleid ini merupakan aturan pelaksana dari Pasal 22 ayat 9 huruf a Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 22/PMK.03/2020. “Untuk melaksanakan ketentuan […]