Author: Admin 01
-
Wah, Impor Barang Konsumsi Ke KEK Kini Bisa Bebas Bea Masuk dan PDRI
Pemerintah menambah fasilitas perpajakan dan kepabeanan yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di kawasan ekonomi khusus (KEK) melalui UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja menambah Pasal 32A ke dalam UU KEK. Dalam pasal itu, impor barang konsumsi ke KEK yang kegiatan utamanya bukan pada bidang produksi dan pengolahan dapat diberikan fasilitas pajak […]
-
Ketentuan Baru Soal Evaluasi Perda Pajak dan Retribusi oleh Menkeu
Menteri keuangan berwenang melakukan evaluasi dari sisi kebijakan fiskal nasional atas peraturan daerah (perda) tentang pajak dan retribusi sejak tahap perancangan hingga implementasi. Kewenangan itu menjadi bagian dari perubahan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang dimuat dalam UU Cipta Kerja. Saat melakukan evaluasi terhadap rancangan perda provinsi atau kabupaten/kota, menteri dalam negeri dan […]
-
Relawan Pajak Diharapkan Menjadi Agen Perubahan
Ditjen Pajak (DJP) mempunyai harapan program relawan pajak mampu mendongkrak tingkat kesadaran pajak. Kabid Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jakarta Pusat N. Marolop mengatakan relawan pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran pajak. Untuk itu, ia berharap relawan pajak tidak hanya menjadi kegiatan rutin tahunan. “Kami berharap apa yang sudah didapat relawan pajak […]
-
Wah, UU Cipta Kerja Sunat Sanksi Administrasi Pidana Pajak
JAKARTA – Pemerintah mempertahankan asas ultimum remedium dalam proses penyidikan tindak pidana pajak melaui Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law Ciptaker. Meski demikian, sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak (WP) tak sebesar pengaturan dalam UU KUP yang mencapai 4 kali jumlah pajak yang tidak dibayar. Dalam UU Ciptaker, WP yang ingin lepas dari jerat pidana pajak selain membayar […]
-
Lewat UU Cipta Kerja, Pasal 1A dan 4A UU PPN Diubah
RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang baru saja disahkan DPR hari ini, Senin (5/10/2020) memuat klaster Perpajakan. Dalam klaster tersebut, ada sejumlah perubahan dalam UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pasal 112 RUU Cipta Kerja menghapus dan mengubah sejumlah ketentuan dari UU PPN, salah satunya mengenai pengertian penyerahan barang kena pajak (BKP) yang diatur dalam Pasal 1A UU […]
WA only