Author: Admin 01
-

Kriteria Investor yang Mendapatkan Fasilitas Perpajakan Diperluas
Seiring dengan disahkannya UU Cipta Kerja, jumlah kriteria investor yang bisa mendapatkan fasilitas perpajakan dari pemerintah bertambah menjadi 11 kriteria dari sebelumnya 10 kriteria. Pasal 18 ayat (3) UU Penanaman Modal yang direvisi dalam UU Cipta Kerja menambah satu kriteria investor yaitu penanaman modal yang mendapatkan fasilitas paling sedikit termasuk pengembangan pariwisata. Adapun 10 kriteria […]
-

Pilih Damai, Mantan Menteri Ini Bayar Tagihan Pajak Rp144 Miliar
– Mantan Menteri Teritorial Federal Malaysia Tengku Adnan Tengku Mansor menyatakan kesediaannya membayar tagihan pajak penghasilan (PPh) senilai RM40,3 juta atau setara dengan Rp143,8 miliar. Dokumen yang diunggah di sistem pencarian pengadilan menyebut Tengku Adnan berkomitmen membayar utang pajak tersebut setelah bersepakat damai dengan Otoritas Pajak Malaysia (Inland Revenue Board/IRB), pada 23 September 2020. Adapun […]
-

Penyederhanaan Pajak dan Insentif Dijanjikan untuk Usaha Mikro
Penjahit menyelesaikan baju pesanan di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (30/9/2020). Usaha mikro dijanjikan kemudahan administrasi perpajakan dan insentif perpajakan dari pemerintah melalui UU Cipta Kerja. Janji penyederhanaan administrasi dan pemberian insentif perpajakan tersebut tertuang dalam Pasal 92 UU Cipta Kerja. (ANTARA/Arnas Padda/yu/aww) JAKARTA, DDTCNews – Usaha mikro dijanjikan kemudahan administrasi perpajakan dan insentif perpajakan dari […]
-

Kemenkeu: Potensi Penerimaan Pajak Hilang Rp 500 T akibat Covid-19
Pemerintah dua kali memangkas target penerimaan pajak pada tahun ini sebesar Rp 443,8 triliun dari target dalam Undang-undang APBN 2021 melalui Perpres Nomor 54 dan 72. Meski demikian, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memperkirakan tetap terjadi kekurangan penerimaan alias shortfall pajak pada tahun ini dari target terakhir yang ditetapkan pemerintah. “Penerimaan pajak kami perkirakan Rp […]
-

Soal Pajak dalam UU Cipta Kerja, Ini Kata Kepala BKF
Kementerian Keuangan menyatakan UU Cipta Kerja akan membuat sistem pajak di Indonesia lebih sederhana dan terprediksi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan selama ini kemudahan dalam membayar pajak menjadi salah satu penyebab posisi peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) Indonesia rendah. Melalui UU Cipta Kerja, menurutnya, pemerintah telah meringkas dan merelaksasi […]
WA only