Author: Admin 01
-
Di UU Cipta Kerja, Pekerja Asing Bisa Bebas Pajak Penghasilan
Jakarta – Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja telah mengubah sejumlah ketentuan lama. Salah satunya dalam Undang-undang (UU) Nomor 26 tahun 2008 tentang pajak Penghasilan (PPh). Berdasarkan draf final UU Cipta Kerja yang diterima detikcom, Selasa (6/10/2020), perubahan itu tertuang dalam Pasal 111 tentang Perpajakan. Dalam payung hukum itu, pemerintah membuka ruang untuk pekerja warga negara asing (WNA) bisa […]
-
Atasi Dampak Pandemi COVID-19, Australia Kurangi Pajak Penghasilan Warganya
Australia mengumumkan kebijakan pemotongan pajak sebagai upaya mengatasi dampak pandemi COVID-19. Jutaan pekerja secara otomatis mendapatkan tambahan gaji setelah pajak penghasilan mereka dikurangi. Australia Terapkan Tax CutUpaya penyediaan lapangan kerjaPada bulan Juli, Pemerintah Australia memperkirakan akan terjadi defisit dalam APBN 2020/21 sebesar A$184 miliar. Namun fokus APBN kali ini yaitu berupaya mengembalikan warga masyarakat untuk […]
-
Omnibus Law: Ramai Obral Pajak, Pengusaha Pasti Happy?
Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) telah disahkan menjadi Undang-Undang (UU) oleh DPR RI melalui rapat paripurna. Pengesahan ini mendapatkan penolakan keras dari para buruh karena dianggap tidak berpihak. Selain mengatur antara pekerja dan perusahaan, di dalam UU Ciptaker ini ternyata terselip mengenai perpajakan. Setidaknya ada 4 UU perpajakan yang masuk dalam bagian […]
-
Ini Poin-Poin Perubahan UU Pajak Penghasilan dalam UU Cipta Kerja
Pemerintah dan DPR akhirnya melebur RUU Omnibus Law Perpajakan ke dalam RUU Cipta Kerja yang disahkan pada rapat paripurna hari ini, Senin (5/10/2020). Klausul-klausul RUU Omnibus Law Perpajakan yang mengubah UU Pajak Penghasilan (PPh) dimasukkan ke dalam Bab VI tentang Kemudahan Berusaha dan tertuang pada Pasal 111 RUU Cipta Kerja. “Beberapa ketentuan dalam UU No. […]
-
Reformulasi Perlu Terobosan
Pemerintah tengah mereformulasi skema pengenaan pajak penghasilan atau PPh final bagi sektor konstruksi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyampaikan besaran PPh final akan didesain sesuai dengan kebijakan penurunan PPh badan. “Besaran PPh final nanti akan disesuaikan dengan kebi jakan penurunan PPh ba dan dari 25% [saat ini] menjadi 22%,” katanya, pekan lalu. […]