Author: Admin 01
-

Bukti Pemotongan Kurang dari 20, Wajib Pajak Tetap Pakai e-Bupot
Wajib pajak berstatus sebagai pengusaha kena pajak (PKP) yang sudah pernah menyampaikan SPT masa PPh Pasal 23/26 dalam bentuk elektronik wajib menggunakan aplikasi e-Bupot meskipun hanya memiliki bukti pemotongan kurang dari 20. Hal ini disampaikan contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak, melalui Twitter saat merespons pertanyaan dari wajib pajak. Ketentuan tersebut sudah diamanatkan dalam Peraturan Dirjen […]
-

Wuih, Pelayanan Pajak Drive Thru Kini Ada Di Sini
KPP Pratama Kebayoran Baru II, Jakarta Selatan, meluncurkan model pelayanan baru kepada wajib pajak yang datang langsung ke kantor dengan konsep pelayanan drive thru. Sekretaris DJP Peni Hirjanto mengatakan layanan cepat kepada wajib pajak yang datang ke kantor ini merupakan salah satu inovasi jajaran KPP Pratama Kebayoran Baru II. Dia mengapresiasi terobosan pelayanan wajib pajak yang […]
-

Catat! Mulai 11 Agustus, pengajuan tax allowance lewat Online Single Submission
JAKARTA. Pengumuman untuk investor domestik dan asing yang hendak menanamkan modalnya ke dalam negeri. Mulai 11 Agustus pengajuan insentif pengurangan pajak penghasilan (PPh) Badan untuk bidang usaha dan daerah tertentu atau tax allowance lewat Online Single Submission (OSS). Portal tersebut berada di bawah kendali Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sehingga, investor tidak perlu mengajukan tax allowance […]
-

Pengajuan insentif tax allowance oleh investor kini lewat BKPM
JAKARTA. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akhirnya mempunyai wewenang penuh atas pengajuan investor untuk mendapatkan insentif tax allowance. Ketentuan tersebut sebagaimana dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96/PMK/0.10/2020 tentang Perubahan Atas Perubahan PMK Nomor 11/PMK.011/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang Tertentu dan/atau Daerah-Daerah tertentu. […]
-

Ini syarat yang harus dilengkapi investor agar dapat fasilitas PPh
JAKARTA. Permohonan insentif tax allowance sekarang sepenuhnya sudah berada di tangan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Agar investor bisa mendapatkan insentif pajak penghasilan (PPh) ini ada beberapa syarat yang musti dipenuhi. Ketentuan tersebut sebagaimana dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96/PMK/0.10/2020 tentang Perubahan Atas Perubahan PMK Nomor 11/PMK.011/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang […]
WA only