Author: Admin 01
-

Pemerintah Sebut Realisasi Belanja Kesehatan Covid-19 Baru 5%
Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja kesehatan untuk penanganan pandemi virus Corona baru mencapai Rp4,48 triliun atau 5% dari pagu yang dianggarkan sebesar Rp87,55 triliun. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kunta Nugraha mengatakan realisasi yang minim tersebut disebabkan oleh beberapa kendala di antaranya keterlambatan klaim biaya perawatan pasien. “Kami melihatnya karena terkendala keterlambatan klaim,” […]
-

Sah! Ini 6 Perusahaan yang Ditunjuk Jadi Pemungut PPN Produk Digital
Ditjen Pajak (DJP) telah menunjuk enam perusahaan global yang memenuhi kriteria sebagai pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) atas barang dan jasa digital yang dijual kepada pelanggan di Indonesia. Melalui Siaran Pers Nomor: SP-29/2020, DJP mengatakan sebanyak enam pelaku usaha telah menerima surat keterangan terdaftar dan nomor identitas perpajakan sebagai pemungut PPN pada gelombang pertama ini. […]
-

Sri Mulyani Tebar Jaring Pajak Digital, Akses Netflix di Telkom Dibuka
JAKARTA–Perkara pemblokiran layanan pemutaran video on demand Netflix oleh Telkom Group telah berlangsung sejak 2016. Pemblokiran ini berlaku bagi layanan Telkomsel, Indihome, dan Wifi.id memblokir akses Netflix. Alasan perusahaan pelat merah ini karena Netflix dianggap tidak mematuhi berbagai aturan di Indonesia, termasuk konten berbau pornografi. Rupanya, Kemenkominfo yang saat itu dipimpin oleh Rudiantara mendukung penuh aksi Telkom […]
-

OECD: Tren Pajak Korporasi Global, Cek Rinciannya Di sini
JAKARTA – Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) mencatat tren penurunan tarif pajak korporasi di sejumlah yurisdiksi selama dua dekade terakhir. Dalam publikasi terbarunya, OECD mencatat bahwa rata-rata pajak korporasi untuk semua yurisdiksi adalah 20,6 persen pada tahun 2020, dibandingkan dengan 20,7 persen pada tahun 2019 dan 28,0 persen pada 2000. OECD mencatat dari […]
-

BP Jamsostek Minta Kemenkeu Hapus Pajak Pencairan JHT Pekerja
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) meminta Kementerian Keuangan untuk menghapus pajak pencairan dana peserta Jaminan Hari Tua (JHT). Dirut BP Jamsostek Agus Susanto mengatakan permintaan diajukan karena dana JHT diberikan kepada peserta untuk jaminan keberlangsungan dan kelayakan kehidupannya setelah pensiun. “Filosofi dasar jaminan sosial ini adalah pemberian kehidupan dasar yang layak dan bermartabat, jangan sampai ketika diambil dikenakan […]
WA only