Author: Admin 01
-
Badan Anggaran DPR usulkan defisit anggaran tahun 2021 sebesar 4,7%
JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan, pihaknya membuat postur makro fiskal di tahun 2021 mendatang akan dilingkupi dengan kebijakan yang ekspansif dan konsolidatif, untuk mendukung pemulihan sosial ekonomi menuju kondisi normal. Sejalan dengan kebijakan ini, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada tahun depan berada pada rentang 4,5% sampai 5,5%. Sementara itu, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara […]
-
DJP Beri Insentif Pajak, Sektor Usaha Ini Dapat Paling Banyak
Ditjen Pajak (DJP) menyebutkan jumlah penerima manfaat insentif yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 44/2020 masih didominasi dari sektor perdagangan dan sektor manufaktur. “Kebanyakan dari sektor perdagangan dan manufaktur, paling banyak di dua sektor usaha itu memang,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama, Rabu (1/7/2020). Jika dilihat dari jenis insentif, fasilitas […]
-
Agar Pajak Gaji Karyawan Bisa Ditanggung Pemerintah, Ini Imbauan DJP
Ditjen Pajak (DJP) mengajak wajib pajak pemberi kerja untuk peduli dengan para pekerjanya dengan segera mengajukan permohonan insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama memaparkan hingga 29 Juni 2020, terdapat 106.391 permohonan pemanfaatan PPh Pasal 21 DTP yang sudah disetujui DJP. Penerima insentif […]
-
Jika Data Berbeda, Dirjen Pajak Bisa Terbitkan Keputusan Pembetulan
Dirjen Pajak dapat menerbitkan keputusan pembetulan jika terdapat kekeliruan dalam penerbitan keputusan mengenai penunjukan pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Ketentuan mengenai keputusan pembetulan tersebut ditegaskan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-12/PJ/2020 yang menjadi aturan turunan dari PMK 48/2020. Beleid yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak Suryo Utomo pada 25 Juni 2020 dan mulai […]
-
Kewajiban SPT Masa Unifikasi Mundur ke Januari 2021
Pelaksanaan kewajiban pelaporan atas pemotongan dan/atau pemungutan serta penyetoran pajak menggunakan surat pemberitahuan (SPT) masa unifikasi bagi instansi pemerintah baru berlaku untuk masa pajak Januari 2021 dan masa pajak berikutnya. Dirjen Pajak Suryo Utomo melalui Pengumuman Nomor PENG- T-5 /PJ/2020 mengatakan pandemi Covid-19 membuat kesiapan pelaksanaan kewajiban SPT masa unifikasi terhambat dan dibutuhkan penyesuaian waktu […]
WA only